<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis asas legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang ditinjau dari perspektif Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, undang-undang pendidikan, kondisi sosial religius masyarakat Indonesia, serta regulasi digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis yuridis normatif terhadap berbagai regulasi, dokumen negara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PAI memiliki dasar filosofis pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, dasar konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31, serta penguatan yuridis melalui TAP MPR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, karakter sosial religius masyarakat Indonesia menjadi faktor sosiologis yang memperkuat keberadaan PAI sebagai bagian integral pendidikan nasional. Di era digital, pelaksanaan PAI juga memperoleh legitimasi melalui UU ITE yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran berbasis digital secara etis dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa asas legalitas PAI tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan sosial, moral, dan kultural masyarakat Indonesia dalam membangun pendidikan yang religius, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.]]>
Copyrights © 2026
