<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kabupaten Kolaka, mengingat literatur hukum adat Tolaki yang tersedia selama ini lebih banyak membahas delik adat kesusilaan dalam konteks perzinahan (umoapi) antarorang dewasa, sementara pengaturan yang secara eksplisit menyasar kekerasan seksual terhadap anak belum banyak dikaji secara tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Tolaki tercakup dalam kategori delik adat kesusilaan secara umum dan dapat dikenakan sanksi peohala berupa denda adat, namun penyelesaian adat tersebut tidak dapat menggantikan proses hukum pidana nasional karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik publik (delicta publica) yang penuntutannya menjadi domain negara. Mekanisme adat dapat berfungsi secara komplementer sebagai sarana pemulihan psikososial korban melalui pendekatan restorative justice, sepanjang berjalan berdampingan dengan proses hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan payung hukum daerah serta protokol kerja sama antara lembaga adat, dinas terkait, kepolisian, dan kejaksaan agar penyelesaian adat tidak disalahgunakan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.]]>
Copyrights © 2026
