<![CDATA[Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional Indonesia dan, sesuai persyaratan Pasal 85, menjadi alternatif bagi pidana penjara singkat atau denda tertentu. Artikel ini mengkaji kriteria hukum penjatuhan pidana kerja sosial dan persyaratan kelembagaan bagi pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membedakan kerangka hukum yang berlaku dari usulan yang masih memerlukan kesepakatan antarlembaga atau standar teknis. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026, analisis menempatkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari kerangka pemidanaan yang berlaku, bukan kebijakan yang belum pasti diterapkan. Kelayakan mensyaratkan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim yang tanpa alternatif tersebut akan menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan, kemampuan bekerja, keselamatan, keadaan sosial, dan pertimbangan lain menurut undang-undang membentuk ruang diskresi hakim. Pidana tersebut berlangsung antara delapan dan 240 jam, tidak boleh dikomersialkan, serta diawasi jaksa dan dibimbing petugas pembimbing kemasyarakatan. Artikel ini mengusulkan model pelaksanaan dan evaluasi yang terkoordinasi sambil mengakui bahwa kesiapan lembaga, perubahan populasi penjara, dan tingkat pengulangan tindak pidana belum diukur secara empiris.]]>
Copyrights © 2026
