Peningkatan kebutuhan hunian di wilayah perkotaan dan keterbatasan lahan mendorong pembangunan perumahan secara vertikal melalui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Dalam pelaksanaan sewa Rusunawa, hubungan hukum antara pengelola dan penyewa menimbulkan persoalan, khususnya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pengelola terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa Rusunawa dan tanggung jawab pengelola terhadap penyediaan serta pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Rusunawa Pasia Nan Tigo Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi penyewa memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan pengelola karena substansi perjanjian sewa telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengelola tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai kepada penyewa. Penyewa pada dasarnya hanya menerima ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, tanggung jawab pengelola terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kewajiban hukum yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak penyewa atas hunian dan lingkungan yang layak. Pada Rusunawa Pasia Nan Tigo ditemukan adanya kesenjangan antara tanggung jawab normatif pengelola dan kondisi faktual, antara lain belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau dan penerangan jalan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemeliharaan, anggaran, serta partisipasi penghuni. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan kewajiban pengelola dan pemenuhan hak penyewa agar penyelenggaraan Rusunawa dapat berjalan secara optimal.
Copyrights © 2026