Analisis Asas Lex Iniusta Non Est Lex Terhadap Living Law Melalui Teori Hukum Alam: Studi Kasus Pengarakan Pencuri Sepeda Listrik di Gili Trawangan

Azka Tatsbita Hamzah (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Suwarsit (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Vol. 2 No. 10 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Oktober 2026

Praktik sanksi adat berupa pengarakan pelaku pencurian di Gili Trawangan memperlihatkan ketegangan antara keberlakuan sosiologis living law dan perlindungan hak asasi manusia. Ditinjau dari doktrin lex iniusta non est lex dalam teori hukum alam, sanksi berbasis public shaming tersebut kehilangan daya ikat moralnya karena bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 serta merendahkan martabat kemanusiaan. Dari perspektif sistem hukum pidana nasional berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan PP No. 55/2025, pencurian telah dikodifikasi secara tegas dalam Pasal 476 KUHP, sehingga sanksi adat tidak dapat berdiri sendiri menggantikan proses pidana negara. Meskipun demikian, nilai-nilai adat tetap dapat diintegrasikan sebagai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang terukur, konstitusional, dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.