<![CDATA[Penelitian menganalisis model koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis Batam dengan menempatkan peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri sebagai fokus kajian. Isu penting karena Batam memiliki karakter khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat industri, investasi, transportasi dan pengelolaan aset strategis. Kompleksitas tersebut menuntut tindakan penertiban yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum dan akuntabel secara kelembagaan. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah regulasi, studi dokumen kelembagaan serta analisis terhadap praktik koordinasi penertiban kawasan. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki mandat dalam penegakan Perda, Perkada, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun, penertiban kawasan strategis Batam membutuhkan koordinasi dengan BP Batam terkait status kawasan dan aset, Polri dalam aspek keamanan serta penegakan hukum dan TNI sebagai unsur dukungan pengamanan dalam kondisi tertentu. Kendala utama terletak pada belum optimalnya matriks kewenangan, integrasi data penertiban, SOP lintas instansi dan standar dokumentasi operasi. Penelitian merekomendasikan model koordinasi berbasis legalitas, database objek, pembagian peran, prosedur terpadu dan evaluasi berkala.]]>
Copyrights © 2026
