Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Indra Sakti
Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mengukur Efektivitas Penindakan Kenakalan Remaja Sekolah Oleh Pemerintah Kota Batam Nenny Dwiyana; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7937

Abstract

Kenakalan remaja sekolah di Kota Batam meliputi membolos, berkeliaran pada jam pelajaran dan pelanggaran tata tertib menjadi persoalan yang berdampak pada ketertiban belajar dan ketenteraman ruang publik. Pemerintah Kota Batam merespons melalui penindakan, pengawasan pelajar pada jam sekolah, namun efektivitas kebijakan perlu dinilai tidak hanya dari intensitas operasi, melainkan mekanisme yang menjelaskan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh efektivitas penindakan pemerintah (X) terhadap luaran perilaku siswa (Z) dengan menempatkan legitimasi/keadilan prosedural (Y) sebagai mediator. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan survei pada 100 siswa SMA/SMK di Batam dan dianalisis menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Indikator memenuhi kelayakan model pengukuran outer loading ≥0.70, reliabilitas konstruk α 0.722-0.765; CR 0.703-0.784 dan validitas konvergen AVE 0.625-0.642. Hasil model struktural menunjukkan pengaruh langsung yang kuat dan signifikan X-Y (β=0.828; t=45.543; p<0.001) serta Y-Z (β=0.735; t=10.730; p<0.001) dan efek tidak langsung X-Y-Z signifikan (β=0.609; t=10.593; p<0.001) menegaskan peran mediasi legitimasi/keadilan prosedural. Temuan mengindikasikan bahwa penindakan yang konsisten, sesuai SOP, disertai penjelasan dan tindak lanjut yang jelas lebih efektif ketika membangun persepsi keadilan, sehingga mendukung kepatuhan siswa terhadap ketertiban sekolah atau penurunan kecenderungan kenakalan. Secara praktis, kebijakan Batam perlu menekankan kualitas prosedur, komunikasi yang menghormati dan mekanisme tindak lanjut berbasis pembinaan.
Diskresi Satpol PP dalam Penertiban: Batasan, Parameter dan Pengawasan Syamsir Syamsir; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8230

Abstract

Penelitian ini membahas diskresi Satpol PP dalam tindakan penertiban serta batas dalam kerangka hukum administrasi negara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan titik diskresi yang muncul pada tahapan penertiban dan merumuskan parameter operasional agar diskresi tetap sah, proporsional dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan diskresi Satpol PP paling menonjol pada tiga fase. Pada pra-penertiban, diskresi terjadi dalam penentuan prioritas objek, waktu operasi dan bentuk peringatan. Pada pelaksanaan, diskresi terlihat pada eskalasi intensitas tindakan, pengendalian konflik, serta perlakuan atas barang yang ditertibkan. Pada pasca-penertiban, diskresi muncul pada kelengkapan dokumentasi, pengembalian barang dan respons keberatan masyarakat. Temuan menegaskan kualitas diskresi sangat bergantung pada aspek  keberadaan parameter urgensi–risiko–proporsionalitas sebagai pedoman tindakan; dan dokumen minimum sebagai jejak akuntabilitas, meliputi dasar kewenangan, bukti peringatan, berita acara, daftar barang dan dokumentasi. Penelitian ini menekankan diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tunduk pada asas legalitas dan AUPB, serta diperkuat dengan pengawasan berlapis dan mekanisme koreksi yang mudah diakses warga. Implikasi penelitian adalah rancangan SOP ringkas dan matriks parameter diskresi untuk menstabilkan keputusan lapangan dan meningkatkan legitimasi penertiban.
Model Koordinasi Tim Terpadu Dalam Penertiban Kawasan StrategisBatam: Studi Yuridis Empiris Atas Peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan POLRI Jumadi Jumadi; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.8662

Abstract

Penelitian menganalisis model koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis Batam dengan menempatkan peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri sebagai fokus kajian. Isu penting karena Batam memiliki karakter khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat industri, investasi, transportasi dan pengelolaan aset strategis. Kompleksitas tersebut menuntut tindakan penertiban yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum dan akuntabel secara kelembagaan. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah regulasi, studi dokumen kelembagaan serta analisis terhadap praktik koordinasi penertiban kawasan. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki mandat dalam penegakan Perda, Perkada, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun, penertiban kawasan strategis Batam membutuhkan koordinasi dengan BP Batam terkait status kawasan dan aset, Polri dalam aspek keamanan serta penegakan hukum dan TNI sebagai unsur dukungan pengamanan dalam kondisi tertentu. Kendala utama terletak pada belum optimalnya matriks kewenangan, integrasi data penertiban, SOP lintas instansi dan standar dokumentasi operasi. Penelitian merekomendasikan model koordinasi berbasis legalitas, database objek, pembagian peran, prosedur terpadu dan evaluasi berkala.
Co-Authors Agus Riyanto Dwi Afni Maileni Jumadi Jumadi Nenny Dwiyana Rizki Tri Anugrah Bhakti Seftia Azrianti Syamsir Syamsir