Urbanisasi pesat di Indonesia telah mentransformasi kawasan peri-urban dan memunculkan tantangan tata kelola ketahanan pangan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memosisikan ketahanan pangan sebagai isu teknis pertanian atau perencanaan wilayah, studi ini menawarkan sudut pandang alternatif dengan menganalisis dinamika tata kelola melalui lensa manajemen pelayanan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji implementasi program ketahanan pangan berbasis masyarakat—termasuk Pekarangan Pangan Lestari (P2L)—di kawasan peri-urban Kabupaten Lampung Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif dan snowball dari empat tingkatan kelembagaan, observasi partisipatif, serta telaah dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Temuan yang dipetakan menggunakan matriks Masukan–Proses–Keluaran/Hasil mengungkap keterbatasan struktural dan kesenjangan implementasi yang signifikan. Pada tahap Masukan, koordinasi antardepartemen sangat lemah—hanya 2 dari 6 dinas daerah yang aktif—dan anggaran P2L menyusut 41,6% selama 2022–2024. Pada tahap Proses, partisipasi menunjukkan pola asimetris: Desa Way Huwi berhasil mempertahankan keterlibatan berkelanjutan melalui integrasi program ke dalam jaringan sosial yang ada dan kemitraan CSR, sementara Desa Sidoharjo mengalami kegagalan akibat ketergantungan paternalistis dan post-grant fatigue, dengan angka putus program mencapai 62% setelah tahun pertama. Pada tahap Keluaran/Hasil, 65% rumah tangga penerima manfaat mengalami peningkatan ketersediaan pangan, namun hanya 20% yang berhasil memonetisasi surplus hasil panen karena minimnya integrasi pasar
Copyrights © 2026