<![CDATA[Sewa kamar kos lazim disepakati secara lisan atas dasar saling percaya, tetapi ketiadaan dokumen tertulis menyulitkan pemilik kos ketika penyewa menunggak lalu pergi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian sewa menyewa secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta kekuatan mengikat, pembuktian, dan upaya hukum yang tersedia dalam sengketa kamar kos. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dilengkapi ilustrasi sengketa kos di Kabupaten Sidoarjo dan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang sah sejak para pihak sepakat tentang barang dan harga, dan KUHPerdata secara tegas mengakui sewa tidak tertulis dalam Pasal 1571. Perjanjian lisan memiliki daya mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis, tetapi pembuktiannya bergantung pada rangkaian alat bukti seperti kuitansi, bukti transfer, pesan elektronik, dan saksi. Gugatan sederhana merupakan jalur yang sesuai untuk tunggakan sewa, namun tidak dapat diajukan terhadap penyewa yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Karena itu, pemilik kos disarankan mendokumentasikan kesepakatan secara sederhana dan meminta uang jaminan sejak awal.]]>
Copyrights © 2026
