Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of International Multidisciplinary Research Holistik Analisis Nexus Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Marendra Agistia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan Marendra Agistia; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Rahayu Sri Utami; Sugiarto Raharjo Japar
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jjba2g71

Abstract

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Rahayu Sri Utami; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 5 (2024): Mei 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/qe1zfk18

Abstract

Pernikahan dini merupakan kawinnya lelaki dengan wanita tanpa mematuhi aturan perundangundangan. Di Indonesia sering terjadi pernikahan dini. Bagi masyarakat, keluarga maupun individu pernikahan dini bisa menguntungkan bisa juga merugikan, akan tetapi banyak merugikannya. Di tinjau dari sosiologi hukum pernikahan dini adalah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, yang dampaknya mengenai para remaja yang belum cukup umur. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan dini di tinjau dari sosiologi hukum serta mengetahui upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder ialah metode penelitian dengan mengikutsertakan pemakaian data yang telah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mempertegas praktik pernikahan dini. Pernikahan dini bisa saja terjadi karena faktor pribadi, ekonomi, pendidikan yang kurang, budaya, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya
Tindak Pembunuhan Dan Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Rahayu Sri Utami; Nanda Fitri Dian Permatasari; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1095

Abstract

Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE Marendra Agistia; Ahmad Heru Romadhon
Holistik Analisis Nexus Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus1172

Abstract

Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.
Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Lisan dalam Praktik Sewa Menyewa Kamar Kos Marendra Agistia; Agam Sulaksono; Ahmad Heru Romadhon
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 9 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/q650mk70

Abstract

Sewa kamar kos lazim disepakati secara lisan atas dasar saling percaya, tetapi ketiadaan dokumen tertulis menyulitkan pemilik kos ketika penyewa menunggak lalu pergi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian sewa menyewa secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta kekuatan mengikat, pembuktian, dan upaya hukum yang tersedia dalam sengketa kamar kos. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dilengkapi ilustrasi sengketa kos di Kabupaten Sidoarjo dan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang sah sejak para pihak sepakat tentang barang dan harga, dan KUHPerdata secara tegas mengakui sewa tidak tertulis dalam Pasal 1571. Perjanjian lisan memiliki daya mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis, tetapi pembuktiannya bergantung pada rangkaian alat bukti seperti kuitansi, bukti transfer, pesan elektronik, dan saksi. Gugatan sederhana merupakan jalur yang sesuai untuk tunggakan sewa, namun tidak dapat diajukan terhadap penyewa yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Karena itu, pemilik kos disarankan mendokumentasikan kesepakatan secara sederhana dan meminta uang jaminan sejak awal.
Co-Authors Agam Sulaksono Ahmad Heru Romadhon Fajar Rachmad Dwi Miarsa Nanda Fitri Dian Permatasari Rahayu Sri Utami Sugiarto Raharjo Japar