KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN NASIONAL

Muhammad Iqbal (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna)
Cut Herawati (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna)
Evarina (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna)
Ikramullah (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna)
Saiful kahar (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna)

Jurnal Cinta Nusantara
Vol. 3 No. 1 (2025): January-Maret, Pendidikan dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan

Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan unik dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia karena berada dalam lingkungan peradilan agama, tetapi diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta problematika pelaksanaan kewenangan jinayat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan peradilan khusus yang sah dalam kerangka Mahkamah Agung dan desentralisasi asimetris Aceh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan harmonisasi norma, kritik hak asasi manusia, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antarpenegak hukum. Penguatan harmonisasi Qanun, pembinaan teknis, digitalisasi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak. Kata Kunci: Mahkamah Syar’iyah, Aceh, Kekuasaan Kehakiman, Qanun Jinayat, Negara Hukum