Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cinta Nusantara
Muhammad Iqbal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh Muhammad Iqbal; Muhammad; Evarina
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.06

Abstract

Aceh is a special autonomous region within the Unitary State of the Republic of Indonesia, as recognized in Article 18B of the 1945 Constitution. The prolonged conflict between the Central Government and the Free Aceh Movement (GAM) was resolved through the Memorandum of Understanding in Helsinki, which laid the foundation for the establishment of the Wali Nanggroe Institution (LWN). The existence of the LWN is regulated under Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, as well as Aceh Qanun Number 8 of 2012 and Qanun Number 9 of 2013. The LWN is positioned as an independent customary leadership institution functioning as a unifying body for the Acehnese people under the leadership of the Wali Nanggroe. This study examines whether the existence of the LWN aligns with the concept of Aceh’s special autonomy, evaluates its effectiveness, analyzes its participation in governance, and formulates an ideal framework for its future role. The research employs a normative juridical method with a prescriptive analytical specification, complemented by an empirical juridical approach through literature review and field interviews. The findings indicate that the LWN has not functioned effectively. Its large institutional structure is disproportionate to its duties and functions, resulting in significant budgetary burdens. The perceived political alignment of the Wali Nanggroe has reduced public trust and weakened its neutral role as a unifying figure, particularly amid political dynamics between the Aceh Government and the Aceh Regional People’s Representative Council (DPRA). In addition, the lack of harmonious relations between the LWN and the Katibul Wali has hindered institutional performance. The study recommends revising the relevant qanun by simplifying the institutional structure, clarifying internal relations, and strengthening the independence and moral authority of the Wali Nanggroe within the framework of Aceh’s special autonomy.
Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Utara Evarina; Muhammad Iqbal; T. M. Zuhri
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Dinamika Hukum Kontemporer: Perlindungan Hak, Teknologi, dan Ketertiban Sosial
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v3i01.05

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Utara perlu dianalisis tanpa mereduksi perempuan semata-mata sebagai korban pasif ataupun sebagai pelaku yang sepenuhnya otonom. Penelitian ini menganalisis faktor kriminogenik, bentuk keterlibatan perempuan yang terdokumentasi, serta kecukupan respons hukum dan kebijakan P4GN di Aceh Utara. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif-deskriptif berbasis dokumentasi perkara, bahan peraturan perundang-undangan, laporan institusi, dan literatur kriminologi. Dua kasus terdokumentasi pada 2026 menunjukkan variasi peran, yaitu perempuan sebagai penghubung yang mencari pembeli dalam transaksi sabu satu kilogram di Geudong dan perempuan yang diduga menjadi sumber pasokan sabu bagi pengedar lokal di Cot Girek. Analisis menunjukkan relevansi kerentanan ekonomi, pengaruh relasional, struktur kesempatan, dan rekrutmen jaringan, dengan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap harus dinilai secara individual. Secara hukum, Aceh Utara telah memiliki kerangka regulasi melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, persoalan utama bukan kekosongan regulasi, melainkan implementasi berupa koordinasi antarlembaga, data terpilah menurut gender, akses rehabilitasi, dan pencegahan responsif gender di tingkat gampong.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERPIDANA KORUPSI ATAS PELANGGARAN SERUPA SELAMA HUKUMAN Herlin herlin; Fauzan Saputra; Muhammad Iqbal; Riska; Muhammad Afdhal
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober-Desember, Ilmu Pendidikan dan Menegement Pendidikan.
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.134

Abstract

Korupsi tidak hanya terjadi pada tahap sebelum pemidanaan, tetapi dapat berlanjut ketika pelaku telah berstatus narapidana. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama menjalani hukuman serta efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama kasus suap fasilitas Lapas Sukamiskin yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran baru oleh narapidana korupsi merupakan tindak pidana mandiri yang dapat diproses melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan baru, tanpa melanggar asas ne bis in idem. Namun, efektivitas sistem pemasyarakatan masih lemah karena pengawasan internal, integritas petugas, dan pembinaan rehabilitatif belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan pengawasan berbasis digital, penegakan sanksi pidana dan administratif, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korupsi, Residivisme, Pemasyarakatan, Suap
TANGGUNG JAWAB KETAT PENYELENGGARA E-WALLET ATAS HILANGNYA SALDO DANA Fauzan; Muhammad Iqbal; Fandini Putri; Mahyal Iqbal
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis perlindungan hukum pengguna e-wallet atas hilangnya saldo pada aplikasi DANA dalam sistem pembayaran digital. Berbeda dari skripsi sumber yang menekankan kebijakan keamanan, layanan pengaduan, dan pengembalian saldo, artikel ini memperkuat analisis melalui konstruksi tanggung jawab ketat berbasis presumption of liability. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris dari kasus dan wawancara dalam skripsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehilangan saldo tidak cukup dipahami sebagai sengketa layanan, tetapi sebagai peristiwa hukum berlapis yang menyangkut perlindungan konsumen, keamanan sistem pembayaran, perlindungan data pribadi, dan pembuktian transaksi tidak sah. Penyelenggara e-wallet wajib membuktikan bahwa sistemnya aman, transaksi sah, dan kerugian bukan akibat kegagalan layanan. Artikel ini menawarkan model pemulihan saldo berbasis audit digital, pembalikan beban pembuktian, pengaduan berjenjang, dan pengawasan regulator. Kata Kunci: e-wallet, DANA, perlindungan konsumen, kehilangan saldo, tanggung jawab ketat
KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN NASIONAL Muhammad Iqbal; Cut Herawati; Evarina; Ikramullah; Saiful kahar
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): January-Maret, Pendidikan dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v3i1.138

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan unik dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia karena berada dalam lingkungan peradilan agama, tetapi diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta problematika pelaksanaan kewenangan jinayat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan peradilan khusus yang sah dalam kerangka Mahkamah Agung dan desentralisasi asimetris Aceh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan harmonisasi norma, kritik hak asasi manusia, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antarpenegak hukum. Penguatan harmonisasi Qanun, pembinaan teknis, digitalisasi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak. Kata Kunci: Mahkamah Syar’iyah, Aceh, Kekuasaan Kehakiman, Qanun Jinayat, Negara Hukum
Co-Authors Cut Herawati Evarina Fandini Putri Fauzan Fauzan Saputra Herlin Herlin Ikramullah Mahyal Iqbal Muhammad Afdhal Muhammad Muhammad Riska Saiful kahar T. M. Zuhri