Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cinta Nusantara
Evarina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh Muhammad Iqbal; Muhammad; Evarina
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.06

Abstract

Aceh is a special autonomous region within the Unitary State of the Republic of Indonesia, as recognized in Article 18B of the 1945 Constitution. The prolonged conflict between the Central Government and the Free Aceh Movement (GAM) was resolved through the Memorandum of Understanding in Helsinki, which laid the foundation for the establishment of the Wali Nanggroe Institution (LWN). The existence of the LWN is regulated under Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, as well as Aceh Qanun Number 8 of 2012 and Qanun Number 9 of 2013. The LWN is positioned as an independent customary leadership institution functioning as a unifying body for the Acehnese people under the leadership of the Wali Nanggroe. This study examines whether the existence of the LWN aligns with the concept of Aceh’s special autonomy, evaluates its effectiveness, analyzes its participation in governance, and formulates an ideal framework for its future role. The research employs a normative juridical method with a prescriptive analytical specification, complemented by an empirical juridical approach through literature review and field interviews. The findings indicate that the LWN has not functioned effectively. Its large institutional structure is disproportionate to its duties and functions, resulting in significant budgetary burdens. The perceived political alignment of the Wali Nanggroe has reduced public trust and weakened its neutral role as a unifying figure, particularly amid political dynamics between the Aceh Government and the Aceh Regional People’s Representative Council (DPRA). In addition, the lack of harmonious relations between the LWN and the Katibul Wali has hindered institutional performance. The study recommends revising the relevant qanun by simplifying the institutional structure, clarifying internal relations, and strengthening the independence and moral authority of the Wali Nanggroe within the framework of Aceh’s special autonomy.
Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Utara Evarina; Muhammad Iqbal; T. M. Zuhri
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Dinamika Hukum Kontemporer: Perlindungan Hak, Teknologi, dan Ketertiban Sosial
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v3i01.05

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Utara perlu dianalisis tanpa mereduksi perempuan semata-mata sebagai korban pasif ataupun sebagai pelaku yang sepenuhnya otonom. Penelitian ini menganalisis faktor kriminogenik, bentuk keterlibatan perempuan yang terdokumentasi, serta kecukupan respons hukum dan kebijakan P4GN di Aceh Utara. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif-deskriptif berbasis dokumentasi perkara, bahan peraturan perundang-undangan, laporan institusi, dan literatur kriminologi. Dua kasus terdokumentasi pada 2026 menunjukkan variasi peran, yaitu perempuan sebagai penghubung yang mencari pembeli dalam transaksi sabu satu kilogram di Geudong dan perempuan yang diduga menjadi sumber pasokan sabu bagi pengedar lokal di Cot Girek. Analisis menunjukkan relevansi kerentanan ekonomi, pengaruh relasional, struktur kesempatan, dan rekrutmen jaringan, dengan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap harus dinilai secara individual. Secara hukum, Aceh Utara telah memiliki kerangka regulasi melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, persoalan utama bukan kekosongan regulasi, melainkan implementasi berupa koordinasi antarlembaga, data terpilah menurut gender, akses rehabilitasi, dan pencegahan responsif gender di tingkat gampong.
REKONSTRUKSI TEORETIS-KONSTITUSIONAL HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAM Evarina; Herlin; Nurafnisa; Putri Azura; sayuti
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): January-Maret, Pendidikan dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang konstitusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air menjadi artikel jurnal dengan penguatan analisis hukum dan teori hukum. Fokus pembaruan artikel terletak pada rekonstruksi hak menguasai negara sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar kewenangan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus diuji melalui standar konstitusional berbasis hak asasi manusia yang mencakup ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, non-diskriminasi, dan akuntabilitas publik. Keterlibatan swasta hanya konstitusional apabila bersifat terbatas, tidak monopolistik, tunduk pada prioritas kebutuhan dasar rakyat, dan berada di bawah pengendalian negara yang efektif. Kebaruan artikel ini adalah perumusan model uji konstitusionalitas-HAM terhadap izin, kerja sama, dan kontrak pengusahaan air setelah perkembangan UU Nomor 17 Tahun 2019, UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 32 Tahun 2024, dan PP Nomor 30 Tahun 2024.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL Herlin herlin; Evarina; Ahmad Wira Dharma; Rahmad Mulia
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 1 No. 1 (2023): Januari-Maret, Education and Social Science Studies
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan melalui media sosial berkembang pesat dan melahirkan potensi pajak penghasilan yang besar, namun pengawasan dan pemungutannya belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, kendala pelaksanaan, dan upaya mewujudkan kesetaraan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi jual beli melalui media sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta didukung data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan dari jual beli melalui media sosial pada prinsipnya termasuk objek pajak karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Akan tetapi, belum tersedia aturan teknis yang secara khusus mengatur identifikasi pelaku, validasi nilai transaksi, dan integrasi data antara otoritas pajak, penyelenggara sistem elektronik, serta sistem pembayaran nasional. Diperlukan regulasi khusus, integrasi data, edukasi wajib pajak, dan pengawasan berbasis teknologi untuk menciptakan kepastian hukum, kepatuhan, dan level playing field. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Media Sosial, E-Commerce, Kepatuhan Pajak, Level Playing Field
KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN NASIONAL Muhammad Iqbal; Cut Herawati; Evarina; Ikramullah; Saiful kahar
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): January-Maret, Pendidikan dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v3i1.138

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan unik dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia karena berada dalam lingkungan peradilan agama, tetapi diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta problematika pelaksanaan kewenangan jinayat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan peradilan khusus yang sah dalam kerangka Mahkamah Agung dan desentralisasi asimetris Aceh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan harmonisasi norma, kritik hak asasi manusia, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antarpenegak hukum. Penguatan harmonisasi Qanun, pembinaan teknis, digitalisasi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak. Kata Kunci: Mahkamah Syar’iyah, Aceh, Kekuasaan Kehakiman, Qanun Jinayat, Negara Hukum
REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Cut Herawati; Evarina; Fauzan Saputra; Dina Safira; Nadia Husna
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 1 No. 2 (2023): April-Juni, Study of Regional Social and Cultural Education
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v1i2.139

Abstract

Artikel ini menganalisis konstitusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air setelah pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan berlakunya rezim UU Nomor 17 Tahun 2019 serta PP Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak menguasai negara tidak cukup dipahami sebagai kewenangan regulatif, tetapi harus diwujudkan melalui kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air secara nyata. Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan uji konstitusionalitas berbasis hak asasi manusia terhadap setiap bentuk pengusahaan air, meliputi prioritas kebutuhan dasar, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, anti-monopoli, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan oleh swasta hanya konstitusional jika bersifat terbatas, diawasi ketat, dan tidak menggeser fungsi sosial air sebagai kebutuhan dasar rakyat. Kata Kunci: hak atas air, hak menguasai negara, privatisasi, sumber daya air, kesejahteraan
Co-Authors Ahmad Wira Dharma Cut Herawati Dina Safira Fauzan Saputra Herlin Herlin Herlin Ikramullah Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Nadia Husna Nurafnisa Putri Azura Rahmad Mulia Saiful kahar sayuti T. M. Zuhri