<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran strategis Indonesia sebagai sekretariat tetap Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU) dalam memperkuat tata kelola perikanan regional dan mendukung kebijakan domestik penanggulangan IUU fishing. Berbeda dari kajian sebelumnya yang berfokus pada implementasi lokal atau evaluasi umum kerja sama regional, penelitian ini menyoroti dimensi kelembagaan dan diplomasi maritim Indonesia melalui kerangka regime theory dan liberal institutionalism. Dengan metode studi pustaka, penelitian memetakan kontribusi Indonesia dalam fasilitasi koordinasi lintas negara, harmonisasi kebijakan pengawasan, adopsi teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS), serta integrasi prinsip RPOA-IUU ke dalam kebijakan nasional. Temuan menunjukkan bahwa posisi ini memberi leverage diplomasi sekaligus legitimasi politik bagi Indonesia, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya interoperabilitas data, perbedaan kapasitas dan kepentingan antarnegara anggota, serta minimnya mekanisme evaluasi kinerja kelembagaan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas sekretariat, percepatan integrasi teknologi, pembentukan mekanisme evaluasi bersama, dan peningkatan peran masyarakat lokal guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan stabilitas tata kelola perikanan kawasan.]]>
Copyrights © 2025
