<![CDATA[Keputusan Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 untuk menetapkan putrinya, GKR Mangkubumi, sebagai calon pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat. Sebagian pihak menyambut langkah ini sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender dalam institusi kerajaan yang selama berabad-abad didominasi oleh laki-laki. Namun sebagian lain mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar lahir dari semangat inklusivitas, ataukah semata-mata merupakan respons pragmatis terhadap situasi dinasti yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Artikel ini bertujuan membaca ulang peristiwa suksesi tersebut secara kritis dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori konstruksi gender Mansour Fakih. Analisis dilakukan terhadap perubahan paugeran (aturan adat keraton) yang terjadi dalam rentang waktu 1988 hingga 2015, pernyataan-pernyataan resmi Sultan, serta dinamika respons sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan paugeran ini bersifat ganda: di satu sisi ia membuka ruang bagi perempuan dalam tatanan suksesi, namun di sisi lain tidak sepenuhnya melepaskan diri dari logika pelestarian dinasti. Artikel ini berargumen bahwa suksesi di Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dibaca secara hitam-putih sebagai reformasi gender semata, melainkan perlu dipahami sebagai proses negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai tradisi, kepentingan kekuasaan, dan tekanan perubahan sosial.]]>
Copyrights © 2026
