Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Oversight, Accountability, and Reform: A Historical Study of The Formation of The Police Professional Standards Division (Propam) Bagus Cahyo Sakti; Yety Rochwulaningsih; Singgih Tri S; Haryono Rinardi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 10 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i10.6269

Abstract

The establishment of the Professional and Security Division (Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam) of the Indonesian National Police (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri) represented a significant aspect of the institutional transformation of the police following Indonesia's post-1998 reform era. Propam has traditionally been regarded as an internal oversight body responsible for enforcing discipline and professional codes of ethics among Polri personnel. However, this perspective tends to emphasize its administrative functions while overlooking the political and institutional circumstances underlying its establishment. This study aimed to critically examine the historical process of Propam's formation within the broader framework of police reform in Indonesia. The research employed a qualitative methodology with a historical-juridical approach, drawing on a review of legislation, regulatory documents, scholarly literature, and security sector reform reports. The findings suggested that Propam's establishment was driven not only by the need to strengthen internal oversight but also by Polri's institutional efforts to establish legitimacy as a professional civilian law enforcement organization following its separation from the military structure. Furthermore, Propam's institutional position presented a structural dilemma, as its oversight responsibilities were exercised within the same organization whose personnel and activities it was tasked with supervising. This arrangement created potential tensions between institutional loyalty and the demands of public accountability. Consequently, the study concluded that Propam's effectiveness depended not only on its formal authority but also on the independence, transparency, and public credibility of its internal oversight mechanisms
Inklusivitas Gender Atau Strategi Dinasti?: Membaca Ulang Suksesi Politik di Kesultanan Yogyakarta Alia Maisarah; Singgih Tri S; Yety Rochwulaningsih; Haryono Rinardi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 10 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i10.6423

Abstract

Keputusan Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 untuk menetapkan putrinya, GKR Mangkubumi, sebagai calon pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat. Sebagian pihak menyambut langkah ini sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender dalam institusi kerajaan yang selama berabad-abad didominasi oleh laki-laki. Namun sebagian lain mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar lahir dari semangat inklusivitas, ataukah semata-mata merupakan respons pragmatis terhadap situasi dinasti yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Artikel ini bertujuan membaca ulang peristiwa suksesi tersebut secara kritis dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori konstruksi gender Mansour Fakih. Analisis dilakukan terhadap perubahan paugeran (aturan adat keraton) yang terjadi dalam rentang waktu 1988 hingga 2015, pernyataan-pernyataan resmi Sultan, serta dinamika respons sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan paugeran ini bersifat ganda: di satu sisi ia membuka ruang bagi perempuan dalam tatanan suksesi, namun di sisi lain tidak sepenuhnya melepaskan diri dari logika pelestarian dinasti. Artikel ini berargumen bahwa suksesi di Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dibaca secara hitam-putih sebagai reformasi gender semata, melainkan perlu dipahami sebagai proses negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai tradisi, kepentingan kekuasaan, dan tekanan perubahan sosial.