Sengketa kredit perbankan di wilayah pesisir tidak selalu berupa wanprestasi murni, karena sebagian di antaranya terkontaminasi fraud berupa manipulasi data dan dokumen dalam proses pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas yuridis bantuan hukum nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam sengketa kredit, mengukur efektivitas empirisnya dalam pemulihan kerugian, serta merumuskan model penguatannya. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dan data dokumen pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DATUN tidak menjalankan mediasi formal, melainkan bantuan hukum nonlitigasi berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika ditemukan indikasi fraud. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni keperdataan, sebagaimana tampak pada 170 surat kuasa khusus dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Takalar selama 2024–2026, tetapi lemah untuk perkara kompleks, sebagaimana tampak pada setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, terbatasnya penelusuran aset, dan tidak adanya protokol lanjutan ketika perkara beralih ke jalur pidana. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang yang memadukan pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, serta protokol pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, selaras dengan asas ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Copyrights © 2026