Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENYELESAIAN UTANG PIUTANG PADA LAYANAN FINTECH LENDING MELALUI KEPAILITAN & PKPU Ahmad Fachri Faqi; Fadilla Jamila
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.89472

Abstract

Debt settlement in Fintech Lending services has been regulated under POJK 10/2022. In addition to dispute resolution through the district court or alternative dispute resolution, there are Bankruptcy and PKPU mechanisms to resolve debt issues in Fintech Lending services.. This research analyzes the settlement of debts in Fintech Lending services through Bankruptcy and Suspension of Debt Payment or PKPU institutions as a fairer, faster, and more effective alternative. The research method used is normative legal research using secondary data such as laws and regulations and related legal literature. Data collection techniques are carried out through documentation studies or literature studies. The results showed that debt settlement in Fintech Lending services can be done through Bankruptcy and PKPU, because the debt is included in the scope of Law 37/2004. However, there are obstacles in the application of debt collection principles in Law 37/2004, such as the requirement of advocates and the number of creditors that make it difficult for individual debtors. In addition, Law 37/2004 has not fully protected individual debtors because debt relief still requires creditor approval.
Bantuan Hukum Nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Kredit Perbankan di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan Afif Muhni; Hartono Tasir Irwanto; Fadilla Jamila; Awan Kurniawan; Andi Rahma Dwidamayanti; Zul Khaidir Kadir
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.329

Abstract

Sengketa kredit perbankan di wilayah pesisir tidak selalu berupa wanprestasi murni, karena sebagian di antaranya terkontaminasi fraud berupa manipulasi data dan dokumen dalam proses pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas yuridis bantuan hukum nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam sengketa kredit, mengukur efektivitas empirisnya dalam pemulihan kerugian, serta merumuskan model penguatannya. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dan data dokumen pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DATUN tidak menjalankan mediasi formal, melainkan bantuan hukum nonlitigasi berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika ditemukan indikasi fraud. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni keperdataan, sebagaimana tampak pada 170 surat kuasa khusus dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Takalar selama 2024–2026, tetapi lemah untuk perkara kompleks, sebagaimana tampak pada setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, terbatasnya penelusuran aset, dan tidak adanya protokol lanjutan ketika perkara beralih ke jalur pidana. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang yang memadukan pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, serta protokol pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, selaras dengan asas ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana