Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dual use satellites in the Ukraine conflict: The dilemma between state sovereignty and the principle of non-militarization of outer space Nuriyah Fara Muthia; Afif Muhni; Nurisnah H.
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 10 (2025): October 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i10.715

Abstract

The increasing reliance on commercial satellite networks during armed conflicts has revealed substantial deficiencies in international space law. The Russia–Ukraine conflict serves as a pivotal case study, wherein Ukraine's utilization of SpaceX's Starlink satellite constellation for military communications obscured the distinction between civilian and military objects. This dual-use characteristic poses challenges to the traditional principles of international law, including state sovereignty over airspace, as delineated by the 1944 Chicago Convention, the freedom of outer space, as established by the 1967 Outer Space Treaty, and the principle of distinction under international humanitarian law. This study employs doctrinal legal analysis to assess whether dual-use satellites should be deemed legitimate military targets and to what extent states are accountable for the actions of private space actors. It contends that existing frameworks inadequately address the militarization risks posed by commercial satellites in low Earth orbit. The study concludes that new normative measures – whether through treaty amendments, interpretive declarations, or soft law instruments – are urgently needed to reconcile the competing principles of state sovereignty, civilian protection, and non-militarization of outer space.
Bantuan Hukum Nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Kredit Perbankan di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan Afif Muhni; Hartono Tasir Irwanto; Fadilla Jamila; Awan Kurniawan; Andi Rahma Dwidamayanti; Zul Khaidir Kadir
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.329

Abstract

Sengketa kredit perbankan di wilayah pesisir tidak selalu berupa wanprestasi murni, karena sebagian di antaranya terkontaminasi fraud berupa manipulasi data dan dokumen dalam proses pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas yuridis bantuan hukum nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam sengketa kredit, mengukur efektivitas empirisnya dalam pemulihan kerugian, serta merumuskan model penguatannya. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dan data dokumen pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DATUN tidak menjalankan mediasi formal, melainkan bantuan hukum nonlitigasi berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika ditemukan indikasi fraud. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni keperdataan, sebagaimana tampak pada 170 surat kuasa khusus dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Takalar selama 2024–2026, tetapi lemah untuk perkara kompleks, sebagaimana tampak pada setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, terbatasnya penelusuran aset, dan tidak adanya protokol lanjutan ketika perkara beralih ke jalur pidana. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang yang memadukan pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, serta protokol pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, selaras dengan asas ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana