<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pemulihan hak-hak sipil korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUHP Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan legislatif dan kasus melalui tinjauan pustaka tentang perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Situbondo dan Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Semarang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif, yang relevan dengan konteks pemulihan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hak-hak sipil melalui kompensasi materiil, seperti biaya medis dan ekonomi, dan kompensasi immateriil, seperti trauma psikologis, memungkinkan korban untuk menuntut pelaku atas tindakan yang melanggar hukum, meskipun upaya hukum ini jarang diberikan dalam praktik. Hambatan utama meliputi kesadaran hukum korban yang terbatas, kesulitan dalam membuktikan kasus karena trauma dan sifat pribadi hubungan domestik, serta faktor sosial-ekonomi seperti ketergantungan dan stigma patriarki, yang seringkali menyebabkan pengadilan menolak klaim karena bukti yang tidak meyakinkan atau prematur. Selain itu, pengawasan dan dukungan dari lembaga-lembaga seperti Badan Pemberdayaan Perempuan masih kurang memadai, sehingga menghambat korban untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang lebih kuat, reformasi aturan pembuktian, dan peningkatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Pasal 1365 KUHP.]]>
Copyrights © 2026
