cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 246 Documents
 1   2   3   4   5 
Strategi dan Implementasi Kampanye ABWA 3.0: Meningkatkan Literasi Finansial Remaja melalui Aplikasi Campaign #ForChange di PT Uni Tokopo Teknologi Maulidya Rintalla; Wahyu Fahrul Ridho
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.411

Abstract

The ABWA 3.0 campaign utilizes the Campaign.com app to connect individuals, communities, and sponsors concerned about social issues. Through the Campaign #ForChange app, social organizations engage young generations, providing education and fostering action on specific social issues. The app enables online campaigns supported by private sector sponsors, with donations from completed social challenges. It features a transparent donation tracker, showcasing collective efforts. Social campaign topics are determined collaboratively. Research from credible sources informs problem-solving. The campaign process involves mentor-guided exploration and group assignments, with progress reports tracking tasks. The campaign aims to address the urgent issue of financial literacy among Indonesian youth. Root causes include a lack of financial education and the need for support from schools and homes. This research aims to strategize and implement the ABWA 3.0 campaign, promoting financial literacy through the Campaign #ForChange app at PT Uni Tokopo Teknologi.    
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang Esteria Pasaribu; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.422

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kantor Samsat Kota Tanjungpinang tahun 2022 mencapai kepuasan sebesar 89,95%. Problematika penelitian ini menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat dengan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seperti proses administrasi yang berbelit-belit, dan beberapa diantara mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa calo atau perantara maupun orang dalam agar STNK tersebut dapat diproses dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kaitannya dengan indikator kualitas pelayanan yakni dari segi kehandalan, daya tanggap dan empati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada saat penerbitan STNK di Samsat Kota Tanjungpinang. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 responden yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana dengan pengujian hipotesis yang diproses dengan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Dari hasil Koefisien Determinasi (R2) ditemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat yakni 0,874 atau 87,4%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan masyarakat sesuai dengan interval koefisien 0,80 – 1,000 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Dan sisanya sebesar 12,6% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN REL LAYANG JOGLO DI KOTA SURAKARTA Aulia Fatiha Darmawan; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.430

Abstract

Pembangunan rel layang Joglo di Kota Surakarta merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan tanah yang luas, akan tetapi sebagain besar tanah di sekitar rel layang Joglo telah memiliki hak atas tanah, oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan pengadaan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak. Dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada musyawarah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang akan diberikan. Dalam pemberian ganti rugi tersebut, banyak masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi yang diberikan, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan ke Pengadian Negeri setempat.
KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE DENGAN SISTEM CHATBOT Abdiel Dikma Wicaksono; Mas Anienda Tien Fitriyah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.442

Abstract

Perjanjian yang terjadi dalam pinjaman online pun harus didasarkan dengan undang-undang yang berlaku dalam segala aspek yang dilakukannya. Syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan dalam transaksi tersebut haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan terkait pinjam meminjam sendiri harus sesuai dengan yang telah diatur oleh Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Maraknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online membuat banyaknya perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tersebar di masyarakat menjadikan penyebab dari banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman online. Kasus yang marak terjadi akibat pinjaman online illegal ini yaitu adalah ancaman dan juga penyebaran data pribadi. Perlindungan data pribadi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.
Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup Toif Fadzoli; Rahayu Subekti; Waluyo Waluyo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.444

Abstract

Law No. 18 of 2008 on Waste Management is an example of the government’s efforts to protect the environtment by managing waste in an integrated and comprehensive manner. The waste generation that is getting out of control and the lack of public knowledge to manage waste is one of the unresolved problems. This study uses empirical legal research methods that are descriptive and through a qualitative approach. The type of data used is secondary data sourced from literature studies. The data collection techniques used in this research were document studies, observations and interviews. The results of this study are that waste management such as waste recycling by the community cannot fully run optimally, this can result in the amount of waste generation increasing from year to year. Obstacles in controlling waste generation due to the absence of specific standards in limiting the amount of waste generation, besides that there are still many landfills that do not meet the standards set by the government. The government in conveying information about waste management to the public has not been fully optimal, the government and the community should work together to build communication to find solutions to waste problems.
DISKRESI DALAM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI UNSUR TNI/POLRI Raihan Ardiansyah; Waluyo Waluyo; Rosita Candrakirana
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan mengelaborasikan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yakni merupakan hasil wawancara dan data sekunder yakni merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri aktif merupakan peristiwa maladministrasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Serta pada kenyataannya pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri merupakan bentuk diskresi dan tidak mencerminkan konsep penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas Fiona Chrisanta; Nyulistiowati Suryanti; Ema Rahmawati
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.451

Abstract

The deed of incorporation of a company serves as the identity of the company because it contains the articles of association and other information which is of course related to the establishment of the company, as well as its organs. However, over time, irresponsible parties often abuse the process of establishing and/or amending these laws. The purpose of this research is to look at and evaluate the regulations regarding the accountability of a director as the majority shareholder who abuses their authority over the procedure for amending the articles of association without an EGMS. This research uses normative juridical. The results to be aimed at are knowing the accountability of the directors as the majority shareholder for changes to the company's management structure without holding an EGMS and implementation of the Limited Liability Company Law regulations for changes to the company's management composition.
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Raden achmad nur rizki; Tri Setiady; I Ketut Astawa
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.452

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu komponen utama dari desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang memadai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaturan pengeluaran pemerintah daerah perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah meliputi restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan nasional yang mendukung. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023 Yapiter Marpi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.453

Abstract

The existence of these judicial institutions becomes very important because it can be ascertained without the existence of judicial institutions that are given the authority to carry out law enforcement, then the law will not have much meaning in society. One of the judicial institutions tasked with carrying out law enforcement is the Tax Court Institute. So far, although the organization, administration and finance coaching is carried out by the Ministry of Finance, which incidentally is in charge of the DGT, does not reduce the freedom of the Tax Court and the independence of the judges in examining and deciding on existing tax disputes. Law enforcement in this context is the law in the field of taxation relating to the enforcement of the rights and obligations of the state and people in order to create the benefits, justice, and legal certainty for the parties. Then, through the decision of the Constitutional Court Number 26/PUU-XXI/2023 which mandates that the organizational, administrative, and finance foster of the Tax Court must be transferred to the Supreme Court, the provisions contained in the Tax Court Law regarding organizational development and technical guidance from the Supreme Court are also Administration and Finance by the Ministry of Finance does not describe the independence and independence of the judicial institution as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on Judiciary. As a result, by placing a tax court in the "two -roof" executive power and judicial power it is feared that it can lead to non -resistance to the resolution of tax disputes by the tax court judge.
Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ardi Tasmara; Sulistyanta Sulistyanta
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.454

Abstract

Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang luas tidak dapat dihindari. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cepat. Keberlimpahan informasi di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti penyebaran konten yang berisi unsur SARA. Mengingat adanya aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran konten berbahaya tersebut, para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berpotensi dianggap sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan di luar KUHP. Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tergantung pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur pidana dalam ujaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang mencakup ruang lingkup ujaran kebencian.

Page 1 of 25 | Total Record : 246

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara