Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Yennita Astarina
Universitas Mulawarman
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan): Penelitian Siti Nur Latifah; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.295

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Praktik Perkawinan dengan Model Dua Tata Cara Keagamaan dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Ravicha Selvia Nur Azizah; Abdul Kadir Sabaruddin; Yennita Astarina
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6349

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan yang dilaksanakan melalui dua tata cara keagamaan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dengan fokus pada konstruksi fakta, status agama para pihak, keabsahan perkawinan, hubungan antara keabsahan dan pencatatan, serta ratio decidendi hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dua tata cara keagamaan tidak dengan sendirinya memenuhi persyaratan keabsahan perkawinan. Dalam perkara yang diteliti, terdapat perbedaan status agama para pemohon dan bukti pelaksanaan perkawinan menurut tata cara keagamaan, sehingga persoalan utamanya bukan hanya pencatatan, tetapi terlebih dahulu apakah syarat substantif perkawinan telah terpenuhi menurut hukum agama sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penetapan tersebut memperlihatkan ketegangan antara perlindungan hak administratif dan konstitusional dengan tuntutan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan konsep “dua tata cara keagamaan” sebagai pisau analisis untuk membedakan antara fakta pelaksanaan upacara, status agama para pihak, dan akibat hukum pencatatan.
BATASAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK ILLEGAL ELECTRIC FISHING: STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MUARA MUNTAI Siti Kotijah; Poppilea Erwinta; Yennita Astarina; Ine Ventyrina; Nor Aprilia
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i3.9218

Abstract

Law enforcement against fish electrocution offenses is crucial due to its direct impact on aquatic ecosystem degradation and the sustainability of fishery resources. This study aims to assess the feasibility and limitations of applying restorative justice in handling such cases in Pulau Harapan Village, Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency. The research employs a socio-legal approach, combining normative legal analysis with empirical data obtained through interviews with law enforcement officers. The findings indicate that the application of restorative justice through mediation and social agreements is effective in resolving conflicts quickly; however, it does not fully comply with the procedural requirements of criminal procedural law. This condition reveals a gap between practice and the existing normative framework, which may lead to legal uncertainty and weaken the protection of public and environmental interests. This study concludes that restorative justice in fish electrocution cases is only conditionally appropriate and should be applied in a limited manner, provided that legal procedures are fulfilled and environmental impacts are not significant. The contribution of this research lies in clarifying the juridical boundaries and identifying potential legal risks in the application of restorative justice, thereby providing a basis for strengthening more accountable and sustainable law enforcement policies.Keywords: fish electrofishing; law enforcement; restorative justice; fishery resources
Co-Authors Abdul Kadir Sabaruddin Amsari Damanik Ine Ventyrina Nor Aprilia Poppilea Erwinta Ravicha Selvia Nur Azizah Siti Kotijah Siti Nur Latifah Sulung Nugroho