Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan): Penelitian Siti Nur Latifah; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.295

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Praktik Perkawinan dengan Model Dua Tata Cara Keagamaan dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Ravicha Selvia Nur Azizah; Abdul Kadir Sabaruddin; Yennita Astarina
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6349

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan yang dilaksanakan melalui dua tata cara keagamaan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dengan fokus pada konstruksi fakta, status agama para pihak, keabsahan perkawinan, hubungan antara keabsahan dan pencatatan, serta ratio decidendi hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dua tata cara keagamaan tidak dengan sendirinya memenuhi persyaratan keabsahan perkawinan. Dalam perkara yang diteliti, terdapat perbedaan status agama para pemohon dan bukti pelaksanaan perkawinan menurut tata cara keagamaan, sehingga persoalan utamanya bukan hanya pencatatan, tetapi terlebih dahulu apakah syarat substantif perkawinan telah terpenuhi menurut hukum agama sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penetapan tersebut memperlihatkan ketegangan antara perlindungan hak administratif dan konstitusional dengan tuntutan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan konsep “dua tata cara keagamaan” sebagai pisau analisis untuk membedakan antara fakta pelaksanaan upacara, status agama para pihak, dan akibat hukum pencatatan.