Policy paper ini mengkaji penguatan sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Lampung Selatan dengan menyoroti tiga permasalahan utama yang selama ini menghambat efektivitas pelaksanaan sertifikasi. Masalah tersebut meliputi ketidakterstandaran asesmen yang berdampak pada variasi kualitas hasil sertifikasi, belum tersedianya pembekalan teknis pra-sertifikasi yang memadai untuk memastikan kesiapan peserta sebelum mengikuti uji kompetensi, serta pengelolaan data sertifikasi yang masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akurasi dan keterlacakan data, serta kurangnya dukungan terhadap pengambilan keputusan dalam pengembangan SDM konstruksi daerah. Analisis dalam kajian ini dilakukan melalui pemetaan konsep isu strategis, telaah regulasi terkait sistem sertifikasi, kajian sistematik terhadap kebutuhan kompetensi, serta penilaian alternatif kebijakan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dan kriteria pemilihan prioritas. Tiga opsi kebijakan dirumuskan, yaitu standarisasi asesmen berbasis SKKNI, penerapan kewajiban pembekalan teknis secara terstruktur sebelum sertifikasi, serta digitalisasi dan integrasi data sertifikasi melalui platform SPBE. Hasil penilaian menunjukkan bahwa digitalisasi dan integrasi data perlu menjadi kebijakan prioritas karena berpotensi meningkatkan keandalan layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan keamanan informasi kompetensi tenaga kerja. Kebijakan ini harus diimplementasikan secara terpadu dengan standarisasi asesmen dan penyediaan pelatihan teknis agar hasil sertifikasi benar-benar merefleksikan kompetensi riil tenaga kerja konstruksi di lapangan. Diperlukan dukungan komitmen kelembagaan, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas asesor dan operator sistem, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi daerah.
Copyrights © 2025