Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANCANGAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN PADA LAPIS PERMUKAAN RUAS JALAN SIMPANG TAKTAKAN-GUNUNG SARI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Arzaqil Aufar; Nila Prasetyo; Syaiful Huda
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 2 No. 01 (2020): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v2i01.867

Abstract

Ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat disebabkan antara lain karena beban lalu lintas berulang yang berlebih (overloaded), faktor cuaca, serta mutu awal produk jalan yang kurang baik. Kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan perlu dilakukan survey lapangan secara visual dengan mengetahui jenis kerusakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kerusakan serta memberikan penilaian kondisi jalan sehingga memberikan cara perbaikan yang tepat. Metode Bina Marga Nomor 018/T/BNKT/1990 adalah salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi di lapangan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan jalan. Urutan prioritas penanganan jalan dengan metode Bina Marga berdasarkan pada tingkat nilai 0 – 7. Nilai 0 – 3 menunjukan program peningkatan jalan, nilai 4 – 6 menunjukan program pemeliharaan berkala, dan >7 menunjukan program pemeliharaan rutin. Jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Simpang.Taktakan-Gunung Sari yaitu pelepasan butir, lubang, tambalan, retak memanjang, retak melintang, retak acak, retak buaya, dan amblas. Berdasarkan hasil analisis kondisi ruas jalan Simpang.Taktakan-Gunung Sari dimasukan dalam program pemeliharaan rutin dengan nilai sebesar 8. Dalam kondisi tersebut penanganan yang dilakukan adalah dengan menambal lubang serta memberikan lapis tambahan (overlay).
Policy Paper : Penguatan Kompetensi Pekerja Konstruksi Melalui Standardisasi Asesmen, Pelatihan Teknis, Dan Integrasi Data Digital di Lampung Selatan Lita Istiyanti; Nila Prasetyo; Rina Febrina
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 7 No. 02 (2025): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v7i02.4417

Abstract

Policy paper ini mengkaji penguatan sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Lampung Selatan dengan menyoroti tiga permasalahan utama yang selama ini menghambat efektivitas pelaksanaan sertifikasi. Masalah tersebut meliputi ketidakterstandaran asesmen yang berdampak pada variasi kualitas hasil sertifikasi, belum tersedianya pembekalan teknis pra-sertifikasi yang memadai untuk memastikan kesiapan peserta sebelum mengikuti uji kompetensi, serta pengelolaan data sertifikasi yang masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akurasi dan keterlacakan data, serta kurangnya dukungan  terhadap pengambilan keputusan dalam pengembangan SDM konstruksi daerah. Analisis dalam kajian ini dilakukan melalui pemetaan konsep isu strategis, telaah regulasi terkait sistem sertifikasi, kajian sistematik terhadap kebutuhan kompetensi, serta penilaian alternatif kebijakan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dan kriteria pemilihan prioritas. Tiga opsi kebijakan dirumuskan, yaitu standarisasi asesmen berbasis SKKNI, penerapan kewajiban pembekalan teknis secara terstruktur sebelum sertifikasi, serta digitalisasi dan integrasi data sertifikasi melalui platform SPBE. Hasil penilaian menunjukkan bahwa digitalisasi dan integrasi data perlu menjadi kebijakan prioritas karena berpotensi meningkatkan keandalan layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan keamanan informasi kompetensi tenaga kerja. Kebijakan ini harus diimplementasikan secara terpadu dengan standarisasi asesmen dan penyediaan pelatihan teknis agar hasil sertifikasi benar-benar merefleksikan kompetensi riil tenaga kerja konstruksi di lapangan. Diperlukan dukungan komitmen kelembagaan, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas asesor dan operator sistem, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi daerah.