Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum penyelesaian perkara adat pidana di Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, dalam sistem peradilan pidana nasional terkait prinsip Keadilan Restoratif. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat sebagai The Living Law telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, implementasinya menghadapi ketidakpastian hukum akibat dualisme penegakan antara sistem adat dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan memposisikan realitas empiris mekanisme adat Kulawi Selatan sebagai objek living law yang perlu diharmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial, proses penyelesaian adat selaras dengan prinsip Restorative Justice yang menekankan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Namun, secara yuridis-formal, putusan adat tidak memiliki kekuatan mengikat otomatis untuk menghentikan proses pidana negara, sehingga asas ne bis in idem tidak dapat diterapkan. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap pemrosesan ganda (double jeopardy). Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum sangat mendesak melalui tiga langkah konkret: standardisasi dokumentasi putusan adat ke dalam Berita Acara Putusan Adat (BAPA), penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mendelegasikan kewenangan perkara ringan kepada lembaga adat, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparat penegak hukum untuk menerbitkan penghentian penyidikan berbasis Keadilan Restoratif. Model ini menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan kearifan lokal.
Copyrights © 2026