<![CDATA[Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, penegakan peraturan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di tingkat lokal. Studi ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani tindak pidana ringan (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal, studi ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dengan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi lapangan terbatas. Temuan menunjukkan bahwa Satpol PP memainkan peran strategis sebagai penjaga gerbang dan koordinator sepanjang proses penegakan Tipiring, dari penegakan administratif awal hingga proses peradilan dan pemantauan pasca-keputusan. Namun, efektivitas penegakan dibatasi oleh prosedur operasi standar yang tidak konsisten, manajemen administratif dan pembuktian yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, standar profesional, koherensi prosedural, dan kolaborasi antarlembaga yang terstruktur sangat penting untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif, akuntabel, dan adil secara sosial di Kota Batam.]]>
Copyrights © 2026
