PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Franisa Medilita Ketaren (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Fitri Rafianti (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Mhd Azhali Siregar (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara pidana secara lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mengkaji implementasi dan hambatan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penegakan hukum yang diberikan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai ruang lingkup penerapannya. Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan yuridis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi pengawasan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.