Perkembangan kecerdasan buatan memunculkan kejahatan baru berupa deepfake pornografi yang menggunakan identitas tanpa persetujuan, melanggar kesusilaan dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Smg dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan pelaku dapat dijerat melalui UU Pornografi, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hakim menilai unsur perbuatan, kesengajaan, tanpa hak, dan keterkaitan terdakwa terpenuhi. Namun, putusan masih berfokus pada pornografi, padahal penggunaan identitas korban juga merupakan pelanggaran pemrosesan data pribadi yang relevan dijerat UU Perlindungan Data Pribadi secara lebih optimal.
Copyrights © 2026