Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.733

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Riau Law Journal Indonesian Research Journal on Education International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Society and Law

Fitria Ramadhani Siregar

Universitas Pembangunan Panca Budi

Author-ID : 5430037

Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia Nanang Tomi Sitorus; Fitria Ramadhani Siregar; Wenggedes Frensh
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The abolition of crime is divided into two parts, namely those listed in the law and the other being outside the law, introducing jurisprudence and doctrine. The elimination of the crime, namely the forced defense (noodweer) has become a hot topic in the criminal law enforcement process in Indonesia. A forced defense (noodweer) is only carried out when a person feels that he or she is in danger or under threat. However, in some cases, many misunderstood the noodweer defense, so this raises pros and cons. The type of research carried out in this research is normative or doctrinal juridical research aimed only at written regulations and other legal materials. For this reason, this study will discuss the position of forced defense against victims of theft crime who are suspects and the ability to be responsible for victims of theft crimes who are designated as suspects in forced defense.

PEMBEBASAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERMENKUMHAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA Fitria Ramadhani Siregar
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakSolusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas dikarenakan Lapas di Indonesia dapat dikatakan over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia dikarenakan narapidana yang dibebaskan dalam situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (Library Research). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidup nya sebagai manusia

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU PTPN 2 BANDAR KLIPPA Finotika Trivira Rahayu; Fitria Ramadhani Siregar
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya didaerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa yang tidak kunjung usai penyelesaiannya. Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Tehnik Pengumpulan data dilakukan Studi kepustakaan dan wawancara, Sumber Data Bahan Sekunder terdiri Primer, Sekunder dan Tersier. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar di areal HGU ialah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam UU No. 51 PRP Tahun 1960 sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan Penal dan Non Penal, Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana sementara non penal pendekatan persuasive dan mediasi

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Fitria Ramadhani Siregar; Nanang Tomi Sitorus
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v9i2.7076

This study aims to determine and analyze the verdict of zero in the corruption case committed by the defendant on behalf of Heru Hidayat which was reported in the corruption case at PT. Asuransi Jiwasraya which cost the state Rp. 16 trillion and the defendant was sentenced to life imprisonment, but for the Corruption Crime Case at PT. ASABRI caused a loss to the state of Rp. 22.78 trillion, but the defendant and the judge handed down a zero sentence verdict, of course this greatly disturbed the justice of the people in Indonesia. This research method uses a type of normative juridical research, namely research conducted by means of a literature study and a case approach. After the data is collected, a qualitative analysis is carried out. The results of this study are to explain that a zero sentence is regulated in Article 67 of the Criminal Code which states that if someone has been sentenced to death or life imprisonment, then no other punishment may be imposed except for the revocation of certain rights. However, these provisions limit the possibility of people who commit various criminal acts who are then tried either at the same time or tried separately for a total of more than 20 years in prison. Based on Article 272 of the Criminal Procedure Code, the convict is sentenced to imprisonment or confinement and then sentenced to a similar sentence before serving the sentence previously imposed, then the sentence is carried out successively starting with the sentence that was imposed first

Criminal Law Enforcement as an Effort to Protect Children from the Crime of Human Trafficking Medan Jiwel Badawi; Fitria Ramadhani Siregar
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.75

With the increasing number of child trafficking cases, the government needs to focus on serious efforts to eradicate this criminal offence. These efforts are not only in the form of law enforcement in a preventive, repressive, and responsive manner, but also efforts related to the recovery or protection of children who are victims of child trafficking after the completion of the criminal justice process which aims to restore the child's future. The research used in this journal is normative legal research. Normative legal research is research that examines the laws and regulations that apply to a legal problem. Normative research with the object of study of legislative documents by studying and examining library legal materials or can be called a study of legal science. Normative legal research tends to place law as a perspective discipline that is only seen in a normative perspective whose research themes include several things such as legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronisation, legal comparisons and legal history.Efforts that can be made in providing legal protection to children as victims of human trafficking offences in the principle of legality have been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and national legal rules in the form of laws and Presidential Regulations and also regulated in international legal provisions that have been adapted into Indonesian positive law. Efforts that can be made to ensure the legal protection of children as victims of trafficking offences.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Putusan Nomor 2492/Pid.Sus/2023/PN Mdn Cut Bintang Gemala; Fitria Ramadhani Siregar
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.970

Kekerasan adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan, terutama kekerasan dalam Rumah Tangga. Salah satu dari banyak masalah penting mengenai Hak Asasi Manusia yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah kekerasan terhadap perempuan. Studi ini bertujuan untukmengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data sekunder dikumpulkan melalui metode penelitian perpustakaan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan putusan pengadilan , dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengakui berbagai jenis kekerasan dan membentuk lembaga untuk menangani masalah tersebut. Salah satu saran yang diberikan adalah untuk menyederhanakan proses hukum sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan dengan lebih mudah dan cepat dan diharapkan agar kaum perempuan lebih berani untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang menimpanya.

Legal Analysis of Judges Considerations in Determining Criminal Responsibility in Cases of Assault Resulting in Death Fitria Ramadhani Siregar; T. Riza Zarzani; Okta Priani Br Surbakti
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 2 (2024): Agust 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i2.287

This study analyzes the judge's considerations in determining criminal liability in cases of assault resulting in death. The focus of the study is to examine the aspects that form the basis for the judge's considerations in determining the element of guilt, proof of intent, and application of criminal sanctions. This study uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Primary data were obtained from court decisions related to assault cases resulting in death at the Medan District Court for the 2020-2023 period, while secondary data came from laws and regulations, books, legal journals, and related literature. The results of the study show that in determining criminal liability, judges consider several crucial aspects: (1) proof of the element of intent in acts of assault which is different from intent in premeditated murder, (2) the causal relationship between the act of assault and the victim's death, (3) aggravating and mitigating factors, and (4) aspects of justice, legal certainty, and benefit in the application of sanctions. The study also found variations in the application of criminal sanctions, with the average sentence handed down ranging from 7-12 years in prison, depending on the severity of the abuse and other accompanying factors. The theoretical implications of this study contribute to the development of the doctrine of criminal liability in cases of abuse resulting in death, while its practical implications provide a reference for judges in considering the elements of criminal liability in similar cases.

Restorative Justice as a Form of Indonesian Pluralism in Realizing the Development of Criminal Law in the Era of Globalization Fitria Ramadhani Siregar
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i3.314

Children are Allah's entrustment to parents, society, nation and country heirs of Islamic teachings (revelation of Allah Almighty) which will later prosper the world as rahmatan lil 'âlamîn. That every child has the right to protection from violence or persecution and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The rights of children as victims of criminal acts of maltreatment include, such as treatment, psychological rehabilitation and compensation. This research was conducted with normative legal research. Normative legal research is research that places law as a building system of norms, consisting of principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines.

Juridical Review of Criminal Arrangements in the Case of Violent Theft Amanda Dwi Priaguna; Henry Aspan; Fitria Ramadhani Siregar
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i3.339

Law enforcement in Indonesia has various kinds of legal issues with various scenarios and motives for criminal acts committed. One of them is the Crime of Theft with Violence. . In this case, the Crime of Theft with Violence is qualified as a theft that is included in the case of theft with aggravation regulated in Article 363 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code. The crime of theft with violence in positive law. Law enforcement against the crime of theft with violence and handing over cases of theft with vehicle violence that occur to law enforcement to be processed in accordance with the applicable legal provisions, where the punishment or criminal sanctions imposed on the perpetrator are expected to provide a deterrent effect to the perpetrator in accordance with the purpose of the crime. The obstacles in law enforcement in the crime of theft through violence are the victim who died, the perpetrator is a minor, the suspect easily escapes, and the perpetrator leaves evidence.

The Role Of The Traffic Police In Enforcing Law Number 22 Of 2009 Concerning Traffic And Road Transportation (Study at the Deli Serdang Police) Noveri Pardede; Rahul Ardian Fikri; Fitria Ramadhani Siregar
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the role of the Traffic Police in enforcing Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the jurisdiction of the Deli Serdang Police. The significant growth in vehicle volume in Deli Serdang, which directly borders the city of Medan, has caused complex traffic problems such as congestion, traffic violations, and accidents. This study aims to analyze the role of the Deli Serdang Police Traffic Police in enforcing traffic laws and identify the obstacles faced. Data were obtained through a case study at the Deli Serdang Police using qualitative methods, including interviews with Traffic Police officers and field observations. The results of the study indicate that the Deli Serdang Police Traffic Police have implemented various law enforcement efforts, both preventive and repressive, but face several obstacles such as limited personnel, facilities and infrastructure, and low public awareness in complying with traffic rules. This study recommends increasing the capacity of the Traffic Police, providing adequate facilities and infrastructure, and intensifying socialization and education to the public to increase the effectiveness of traffic law enforcement in Deli Serdang.

Co-Authors Amanda Dwi Priaguna Cut Bintang Gemala Finotika Trivira Rahayu Henry Aspan Jiwel Badawi Nanang Tomi Sitorus Nanang Tomi Sitorus Noveri Pardede Okta Priani Br Surbakti Rahul Ardian Fikri Tengku Riza Zarzani N Wahyudi Syahputra Wenggedes Frensh

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search