<![CDATA[Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional (Ditpamobvit) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan infrastruktur dan aset vital negara. Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, mereka kerap dihadapkan pada risiko tinggi, termasuk tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak-pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana bagi personel Ditpamobvit yang mengalami kekerasan saat bertugas, dengan fokus kajian pada penerapan Pasal 212 dan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP secara eksplisit memberikan proteksi hukum terhadap aparat penegak hukum atau pegawai negeri yang menjalankan perintah undang-undang dari segala bentuk perlawanan fisik maupun psikis. Personel Ditpamobvit memenuhi kualifikasi subjek hukum yang dilindungi oleh pasal-pasal tersebut karena bertindak atas nama otoritas negara yang sah. Hambatan yang sering muncul dalam penegakan hukum ini meliputi pembuktian unsur "ancaman kekerasan" yang multitafsir serta perlunya sinkronisasi regulasi internal Polri dengan hukum pidana umum. Kesimpulannya, Pasal 212 dan 214 KUHP masih sangat relevan dan aplikatif sebagai instrumen perlindungan hukum represif, namun diperlukan ketegasan dalam proses penegakan hukum serta peningkatan pemahaman prosedural di lapangan demi menjamin kepastian hukum dan keselamatan personel Ditpamobvit..]]>
Copyrights © 2026
