Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Jurnal Abdi Ilmu Jurnal Scientia LEGAL BRIEF Jurnal Ekonomi Jurnal Hukum Sehasen Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Society and Law
Rahul Ardian Fikri
Universitas Pembangunan Panca Budi
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rahul Ardian Fikri
Jurnal Abdi Ilmu Vol 13 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU
Publisher : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan, sejak di undangkannya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan mulai efektif berlaku sejak 31 Juli 2014 menjadi perhatian publik. Titik inti dari UU SPPA adalah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses “Diversi”.Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum diversi pada tahap penyidikan kepolisian dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, untuk mengetahui sistem pemidanaan dan mencegah tindak pidana yang dilakukan anak, faktor individu yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di Unit PPA Polres Langkat, untuk mengetahui kendala penyidik Unit PPA Polres Langkat dalam penerapan diversi perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dilaksanakan secara Yuridis Normatif yaitu mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum (dassolen) mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Didukung dengan penelitian lapangan di Polres Langkat untuk memperoleh data tentang penerapan diversi dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis dengan mengambil beberapa kendala yang dialami oleh penyidik unit PPA Polres Langkat, penyidik menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan mekanisme diversi yang dilakukan belum maksimal sebagaimana mestinya diatur dalam UU SPPA. Beberapa administrasi dalam pelaksanaan diversi tidak sesuai dengan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan UU SPPA.
The Implementation of Restorative Justice for the Criminal Action of Accident against Child Based On Regulation of the State Police of the Republic Of Indonesia Number 8 Year 2021 Rahul Rahul Ardian Fikri
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (859.026 KB)

Abstract

The application of restorative justice emphasizes on restoring the situation and restoring the balance of society and involving the community in recovery efforts. The study aims to determine the restorative application of the crime of child sexual intercourse at the Langkat Police, and the recovery of victims of sexual intercourse with children..by using empirical normative legal research methods, namely the amalgamation of normative legal approaches with the addition of various empirical elements to study and examine the application of legal norms that should be in accordance with the rule of law, referring to the law and supported by field research at the Langkat Police to obtain data on restorative applications by emphasizing the recovery of victims due to criminal acts. The results of research on the crime of sexual intercourse with children, by strengthening religious knowledge, and the role of parents should pay more attention to their children and a good environment in order to shape the child's character better
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Rahul Ardian Fikri
Jurnal Abdi Ilmu Vol 11 No 1 (2018): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU
Publisher : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.309 KB)

Abstract

Akhir-akhir ini semakin banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun faktor timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak dapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disini penulis mendapatkan solusi agar anak tidak melakukan tindak pidana, dengan memperkuat ilmu agama, peran orang tua sudah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, dan lingkungan yang baik agar membentuk karakter anak yang baik juga.
THE RESTORATIVE METHOD FOR DEVELOPMENT URGENCY OF CUSTOMARY Irma Fatmawati; Rahul Ardian Fikri; Mhd Azhali Siregar; Senja Mawarni
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study of the administration and distribution of justice in Indonesia is a very important matter to discuss. very important to discuss. First, because Indonesian society is still a pluralistic society. Secondly, the complexity of the law and the issues surrounding the terms 'lex' (legislation, regelgeving) and 'ius' (law, recht). And thirdly, Apeldoorn's opinion that outside the laws there is also law. The Republic of Indonesia is a state of law (rechstaat). In this case, the state should also ensure the upholding of justice by applying and enforcing the existing, including in enforce existing laws, including customary. The implementation of the law can take place normally and peacefully, but it can also be due to violations of the law. also due to violations of the law. In this case, the law that has been violated must be enforced.
NON LITIGATION AS A SETTLEMENT IN THE JUSTICE MODEL OF HANDLING CHILDREN AS VICTIMS : CHILDREN MANAGEMENT STUDY OF MEDAN POLRESTABES) Surya Nita Surya; Rahul Ardian Fikri Fikri
Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i2.6792

Abstract

Justice of the peace is a peaceful effort or solving criminal cases outside the court used by law enforcement to realize the purpose of law for victims and accused of criminal acts. Justice of the peace is not regulated in the Criminal Procedure Code, but this rule has been regulated in the police, the prosecutor's office and the juvenile criminal justice system. Need to do a first analysis of how the legal basis of Justice of the peace by law enforcement in an effort to provide a sense of justice for victims in the Criminal Procedure Law system in Indonesia?. Second, How does justice of the peace as an effort to provide a sense of justice for victims of child abuse case study in Medan Polrestabes?. The research method is normative juridical by analyzing the rule of law related to restorative justice and case studies of child abuse in Medan Polrestabes. That the regulated Justice of the peace has fulfilled the legal purpose and legal basis of restorative justice in the police with “Perpol No. 8 of 2021 in the settlement of criminal cases in the handling of investigations, the Indonesian prosecutor's regulation in the termination of prosecutions, the Supreme Court issued rules in terms of guidance on using non-litigation settlement from the investigation stage, prosecution to the trial process. That analyze restorative justice case study of child abuse in Medan Polrestabes the peace process is an agreement taken for the benefit of the victim, not the interests of the perpetrator in order to meet the legal objectives of certainty, justice and benefit for the victim.
Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Maizul Maizul; Rahul Ardian Fikri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4710

Abstract

Upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Divertion dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentinganbersama. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini, maka metode yang dipergunakan terdiri dari spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berupa penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmibuku-buku, kamus-kamus hukum Dengan menerapkan proses diversi pada tindak pidana ringan yang dilakukan orang anak maka hasil yang diharapkan ialah pelaku pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Rajali Capah; Rahul Ardian Fikri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4715

Abstract

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan pada perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Kendala dalam memberikan pelindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal
AN EFFORTS OVERCOME CRIME CAUSED TEENAGE DELINQUENCY BASED JUSTICE AS FAIRNEST Rahul Ardian Fikri; Muhammad Azhali Siregar; M. Fikri Akbar
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 04 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023, Edition September-Nov
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study concludes that the policy of law enforcement officials in handling the problem of juvenile delinquency by prioritizing restorative justice has built joint participation between perpetrators, victims and the community in resolving a criminal event. The provision of ta'zi>r punishment in minor crimes against children - perpetrators of criminal acts - with forgiveness and the provision of minimum sentences contains many elements of justice. This concept is in line with the principles of restorative justice. If the offender can be rehabilitated by other, better measures then punishment should be avoided. The author uses a qualitative research method with a normative juridical approach that is descriptive analytical in its data presentation. The data collection method in this research uses literature study, interview, and observation in accordance with the types of data sources needed. Data sources are obtained through interviews and observations with relevant legal institutions that handle juvenile criminal cases such as the Police, Community Research Officers (Bapas) and Juvenile Judges.
Handling of Juvenile Brawl Crimes through Criminal Law Policy in Medan City Rahul Ardian Fikri; Mhd Azhali Siregar; Muhammad Juang Rambe; Nabilah Syaharani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.7130

Abstract

This study focuses on criminal law policies in dealing with criminal acts of assault or brawls (tawuran) caused by juvenile delinquency in Medan City. Student brawls have become a trend among teenagers, especially at the high school level and equivalent, which are triggered by various internal and external factors, including family influences, school environment, and social pressure. This study aims to determine the legal basis governing criminal acts of brawls, the factors causing brawl behavior among students, and efforts to overcome them made by law enforcement, the community, and schools. The approach used in this study is a qualitative descriptive method, which includes data collection through interviews and direct observation at the Medan Police Headquarters. The results of the study indicate that factors such as frustration, emotional disturbances, and environmental influences contribute to juvenile delinquency behavior that leads to brawls. This study emphasizes the importance of the Restorative Justice approach in resolving brawl cases and proposes the need for collaboration between educational institutions, law enforcement, and the community to prevent and handle these cases effectively.
The Existence Of Customary Law In Domestic Violence Mediation: Harmonization Between State Law And Customary Law Irma Fatmawati; Rahul Ardian Fikri; Mhd Azhali Siregar; Nabilah Syaharani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.7180

Abstract

This study aims to examine the role of customary law in mediating domestic violence (DV) cases and how harmonization between customary law and state law can be realized. In several indigenous communities in Indonesia, dispute resolution, including cases of domestic violence, still relies on customary mechanisms that are collective and based on deliberation. However, this often conflicts with state law which has strict rules regarding criminal acts of domestic violence. The research method used is a juridical-empirical approach with case studies in several indigenous communities in Central Aceh. The results of the study show that customary law has a strong existence in handling cases of domestic violence through mediation, where perpetrators and victims are invited to reconcile by involving customary elders. However, there are still challenges in harmonization between customary law and state law, especially in terms of implementing sanctions and protecting victims. This study concludes that harmonization between customary law and state law is needed to create comprehensive justice, where customary law can be recognized as an effective dispute resolution mechanism, but remains in line with the principles of state legal protection for victims of domestic violence. To achieve this, regulatory and policy efforts are needed that are able to integrate the two legal systems proportionally.
Co-Authors Abdul Razak Nasution Askhar Rizki Harahap Fitria Ramadhani Siregar Hariono Sianturi Irma Fatmawati Isa Ramiati M. Fikri Akbar Maizul Maizul Manto Siallagan Mhd Azhali Siregar Muhammad Azhali Siregar Muhammad Juang Rambe Nabilah Syaharani Noveri Pardede Palti Habeahan Rajali Capah Rasidin Saragih Senja Mawarni Surya Nita Surya Tengku Riza Zarzani N