<![CDATA[Tumpang tindih klaim antara Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah atas lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kabupaten Poso, menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum HPL Badan Bank Tanah serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat tersebut dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara kewenangan pengelolaan tanah, pengakuan hak ulayat, dan perlindungan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah memiliki dasar normatif untuk memperoleh HPL atas tanah negara, tetapi kepastian hukum HPL tidak cukup ditentukan oleh keputusan pemberian hak atau sertifikat, melainkan juga oleh kejelasan status dan asal-usul tanah, subjek, batas, prosedur perolehan, serta penyelesaian hak atau kepentingan hukum masyarakat; sementara itu, perlindungan hak ulayat membutuhkan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat dan kewenangan adatnya, pengakuan administratif, pemetaan wilayah, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif, dengan pendaftaran tanah ulayat yang tidak otomatis menyelesaikan tumpang tindih HPL. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada verifikasi status dan riwayat penguasaan tanah, melibatkan masyarakat adat, serta menghubungkan penyelesaian administratif maupun peradilan dengan pemulihan hak sesuai hasil pembuktian, dan merekomendasikan penelitian lanjutan secara empiris untuk menelaah dokumen pertanahan, batas wilayah, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di Watutau.]]>
Copyrights © 2027
