Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Citizen Research and Development
Agus Arya Bhanu Apta
Universitas Tarumanagara
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650K/Pdt/2025 Arya Dapin Abdilah; Agus Arya Bhanu Apta; Imelda Martinelli
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8471

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas ne bis in idem dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menjawab dua permasalahan pokok, yaitu ratio decidendi hakim kasasi dalam menerapkan asas ne bis in idem pada sengketa pengadaan tanah, serta akibat hukum yang timbul apabila perkara tersebut tidak dinyatakan ne bis in idem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut bertumpu pada terpenuhinya tiga unsur kumulatif asas ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yakni kesamaan para pihak (eadem personae), kesamaan objek sengketa (eadem res), dan kesamaan dasar gugatan (eadem causa petendi). Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya menguraikan proses penalaran hukumnya secara transparan, khususnya dalam menguji unsur causa petendi yang seharusnya juga mempertimbangkan ada atau tidaknya perkembangan fakta atau argumentasi hukum baru. Adapun apabila perkara tidak dinyatakan ne bis in idem, akan timbul sejumlah akibat hukum yang serius, meliputi cacat hukum putusan (error in judicando), konflik antara dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, kekacauan eksekusi yang dihadapi oleh Juru Sita pengadilan, runtuhnya prinsip res iudicata pro veritate habetur, kerugian nyata bagi para pihak, serta terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas ne bis in idem merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, namun harus diterapkan secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan substantif bagi para pihak.
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan dan Perlindungan Hak Ulayat: Analisis Tumpang Tindih HPL Badan Bank Tanah di Desa Watutau Muhammad Akbar Putra; Agus Arya Bhanu Apta; Imelda Martenelli
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9308

Abstract

Tumpang tindih klaim antara Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah atas lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kabupaten Poso, menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum HPL Badan Bank Tanah serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat tersebut dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara kewenangan pengelolaan tanah, pengakuan hak ulayat, dan perlindungan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah memiliki dasar normatif untuk memperoleh HPL atas tanah negara, tetapi kepastian hukum HPL tidak cukup ditentukan oleh keputusan pemberian hak atau sertifikat, melainkan juga oleh kejelasan status dan asal-usul tanah, subjek, batas, prosedur perolehan, serta penyelesaian hak atau kepentingan hukum masyarakat; sementara itu, perlindungan hak ulayat membutuhkan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat dan kewenangan adatnya, pengakuan administratif, pemetaan wilayah, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif, dengan pendaftaran tanah ulayat yang tidak otomatis menyelesaikan tumpang tindih HPL. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada verifikasi status dan riwayat penguasaan tanah, melibatkan masyarakat adat, serta menghubungkan penyelesaian administratif maupun peradilan dengan pemulihan hak sesuai hasil pembuktian, dan merekomendasikan penelitian lanjutan secara empiris untuk menelaah dokumen pertanahan, batas wilayah, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di Watutau.
Co-Authors Arya Dapin Abdilah Imelda Martenelli Imelda Martinelli Muhammad Akbar Putra