Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengadaan barang dan jasa serta teknologi informasi di BUMN menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, perkembangan teknologi, dan risiko keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip GCG serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggabungkan kajian terhadap peraturan hukum dan praktik penerapannya di lapangan. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan GCG dengan pelaksanaannya dalam kegiatan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG telah didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik, pembagian kewenangan, pengawasan internal, serta pengendalian dan keamanan teknologi informasi. Kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah tercermin dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Penelitian tidak menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan, namun masih terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi melalui penguatan pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, keamanan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan GCG pada beberapa BUMN sebagai bahan perbandingan serta perkembangan penggunaan teknologi dalam mendukung tata kelola pengadaan.
Copyrights © 2027