Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Kasmawati
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KUALIFIKASI GUGATAN DALAM SENGKETA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN: WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM? Selvia Oktaviana; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/55ygks77

Abstract

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, mayoritas sengketa terkait eksekusi Hak Tanggungan diajukan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bukan dengan menggunakan gugatan wanprestasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan teoretis maupun praktis, mengingat eksekusi Hak Tanggungan berasal dari hubungan kontraktual kreditur dan debitur. Riset ini menganalisis landasan yuridis di balik kualifikasi sengketa eksekusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta dampak yuridisnya pada mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil riset mengindikasikan bahwa kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dipicu empat faktor: (1) subjek gugatan mencakup pihak di luar perjanjian kredit seperti KPKNL, Notaris/PPAT, dan BPN; (2) objek gugatan adalah legalitas prosedur eksekusi, bukan kewajiban pembayaran; (3) unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi dalam praktik eksekusi yang cacat; dan (4) debitur mengakui utang namun mempersoalkan metode eksekusi. Implikasi yuridis mencakup perbedaan subjek yang dapat digugat, beban pembuktian, jenis ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian. Kualifikasi yang tepat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak dalam proses eksekusi jaminan. Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kualifikasi Gugatan, Beban Pembuktian
Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata Bagas Setiawan; Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5290

Abstract

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri: Studi tentang Tanggung Jawab Profesional dan Institusional pada Tindakan Operasi Caesar di Indonesia Syahrai Fikal Baharaji; Yulia Kusuma Wardani; Selvia Oktaviana; Dianne Eka Rusmawati; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5400

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba Nikita Natalia Silaban; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana; Kasmawati; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5627

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.
Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dina Amelia; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Kasmawati; Rohani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5641

Abstract

Jual beli mystery box di marketplace shopee merupakan salah satu transaksi yang berbasis elektronik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait ketidakjelasan objek transaksi oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli mystery box di marketplace shopee dan pandangan hukum islam terhadap jual beli mystery box di marketplace shopee, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli Mystery Box dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, serta mengidentifikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (untung-untungan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, peraturan perundang-undangan, yang mengandalkan data sekunder seterti literature, dokumen dan tambahan data primer seperti wawancara. kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box di Shopee dilakukan secara online melalui tahapan pencarian produk, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam praktiknya, pembeli hanya mengetahui kategori barang tanpa mengetahui secara pasti isi produk yang akan diterima. Faktor utama yang mendorong pembelian adalah rasa penasaran, pengaruh promosi, dan harga yang relatif murah. Namun, sebagian besar konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai yang dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli mystery box mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas, dan spesifikasi barang. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kejelasan objek akad. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur maisir (suntung-untungan) yang lebih menguntungkan penjual dibandingkan pembeli. Oleh karena itu, jual beli mystery box di marketplace Shopee dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang dilarang.
Kewajiban Rahasia Jabatan Notaris dalam Legalisasi Akta Otentik Melalui Apostille Seisilia Simamora; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Dewi Septiana; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5829

Abstract

Konvensi Apostille menyederhanakan prosedur legalisasi konvensional yang sebelumnya harus melalui empat hingga lima tahapan legalisasi. Namun demikian, implementasi dari layanan legalisasi apostille berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi notaris, khususnya terkait dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi maupun segala keterangan yang diperolehnya pada saat pembuatan akta karena terdapat kewajiban bagi notaris untuk mengunggah akta otentik yang dibuatnya guna penerbitan Sertifikat Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta daya ikat kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan disertai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille berfungsi untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt). Meskipun kewajiban rahasia jabatan notaris tersebut bersifat tidak mutlak dan dapat dikesampingkan, namun kewajiban rahasia jabatan tersebut mengikat diri notaris secara penuh, untuk itu notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa akta yang telah dibuatnya hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam UU Jabatan Notaris. Diperlukan penyempurnaan regulasi layanan apostille guna menjamin perlindungan data serta menjaga integritas notaris sebagai jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt).
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian Syakhira Putri Syaroza; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6414

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdata. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung Stephen Danuarta Simarmata; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Kasmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6551

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Implementasi Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Rangga Winarno; Kasmawati; Dewi Septiana; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6571

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum serta keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan keadilan sehingga pelaku dapat dibebankan ganti rugi materiil maupun immateriil. Dari perspektif hukum pidana, pengingkaran janji kawin pada prinsipnya bukan merupakan tindak pidana, kecuali apabila sejak awal disertai unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap kasus ini dilakukan secara selektif karena adanya kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan rangkaian kebohongan. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan penyelesaian melalui hukum perdata dinilai lebih relevan dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban.
Tinjauan Hukum Sengketa Pertanahan Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Pantai Sari Ringgung M. Rhevo Taureandhia; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6698

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap sengketa pertanahan akibat perbuatan melawan hukum di kawasan Pantai Sari Ringgung berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt/2021/PT Tjk serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3153 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut tidak terpenuhi karena Penggugat tidak mampu membuktikan dasar hak yang sah atas objek sengketa. Tidak terbuktinya dasar hak tersebut menyebabkan unsur-unsur lain, seperti unsur melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal, juga tidak terpenuhi. Tindakan Tergugat berupa penutupan akses jalan dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas tanah yang dikuasainya dan tidak terbukti melanggar hak subjektif Penggugat maupun kepentingan umum. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian hak atas tanah secara jelas dan sah guna menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi ditolak dan putusan banding dikuatkan.
Co-Authors Andika Kurniawan Bagas Setiawan Dewi Septiana Dianne Eka Rusmawati Dina Amelia Dita Febrianto Dora Mustika Elly Nurlaili Hamzah Harsa Wahyu Ramadhan Heni Siswanto M. Rhevo Taureandhia M. Wendy Trijaya Muhtadi Nikita Natalia Silaban Nunung Rodliyah Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Rangga Winarno Rohani Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Seisilia Simamora Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Siti Nurhasanah Stephen Danuarta Simarmata Syahrai Fikal Baharaji Syakhira Putri Syaroza Torkis Lumban Tobing Yulia Kusuma Wardani