Pendampingan desa dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender) adalah sebuah proses fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa serta masyarakat agar mampu menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang adil gender, berpihak kepada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin). Hal ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaurusutamaan Gender di Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun metode pendampingan yang dilakukan melalui focus group discussion (FGD). Tujuan dilakukannya pendampingan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang konsep gender dan PPRG, memperkuat partisipasi kelompok perempuan dan rentan dalam musyawarah desa, mendorong integrasi analisis gender dalam RPJMDes, APBdes, RPKDes, serta menghasilkan program dan anggaran desa yang responsive gender. Sasaran yang menjadi pendampingan yaitu kepala desa bersama perangkat desa, BPD, kader PKK, kader posyandu, tokoh perempuan, dan kelompok rentan (masyarakat miskin dan difabel).
Copyrights © 2026