Konten deepfake asusila merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi yang menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, martabat, dan perlindungan hukum korban perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma terkait fenomena deepfake. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma preskriptif (das Sollen). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa. Teknik analisis yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta konstruksi hukum melalui analogi dan argumentum a contrario. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi khusus mengenai deepfake belum tersedia. Kekosongan ini berpotensi melemahkan perlindungan korban perempuan, terutama dalam aspek pemulihan psikologis, penghapusan konten digital, dan tanggung jawab platform. Kesimpulannya, diperlukan pembaruan hukum yang eksplisit mengenai penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence serta penguatan literasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan deepfake asusila.
Copyrights © 2026