This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) PALASTREN Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Padjadjaran Journal of Dentistry Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Jatiswara Journal of Health Sciences Dialogia Iuridica JE (Journal of Empowerment) BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia) Fascho: Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Masyarakat Indonesia Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Media Jurnal Informatika Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Semarang Law Review YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Riset Informasi Kesehatan Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia Pubmedia Social Sciences and Humanities Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Mental Health and Social Rehabilitation Journal of Law, Environmental and Justice Jurnal Parenting dan Anak Journal Of Engineering Sciences (Improsci) Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Claim Missing Document
Check
Articles

MASALAH PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.079 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.53

Abstract

If penalty is formulated in the Criminal Code, it will be against the principle of equality. In Netherlands, death penalty has been abolished since 1980. Apart from principle of objection, death penalty occasionally is defended on behalf of religious principle, and moreover the death penalty in Netherlands is not regarded any more to keep and protect legal order. Keywords: principle of equality; death penalty
POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPU ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.711 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v31i2.81

Abstract

Abstrak Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut  dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kata Kunci : Politik hukum pidana nasional, informasi dan transaksi elektronik
KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.349 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v25i2.25

Abstract

Every citizen of Indonesia deserves to obtain right to feel secured and free from violence according to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that any violence, especially domestic violence is a kind of violence against human rights, and it is categorized as a crime against dignity of humanity and a discrimination that should be abolished; most of the victims of domestic violence are women, and they should obtain more serious attention and protection from the government, or society in order to avoid threat and violence, torture, or harrashment of dignity of humanity.Keywords: violence; humanity; human rights
Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Toko Pupuk dengan Kartu Tani di Kabupaten Cianjur Legiawan, Mohamad Kany; Dewi, Mia Amalia
Media Jurnal Informatika Vol 11, No 2 (2019): Media Jurnal Informatika
Publisher : Teknik Informatika Universitas Suryakancana Cianjur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/mji.v11i2.1032

Abstract

Kebutuhan penggunaan sistem informasi terus berkembang, terlebih pada pengolahan data spasial yang digunakan dalam hal ini yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan suatu sistem informasi khusus mengolah data spasial. Pemanfaatan teknologi ini yaitu dengan melakukan Pemetaan Lokasi Toko Pupuk Dengan Kartu Tani Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Arcgis ini merupakan sistem informasi yang menyajikan lokasi toko pupuk yang ada di Kabupaten Cianjur, ada dua jenis toko pupuk yang ada yaitu Toko Pupuk Kartu Tani dan Non Kartu Tani. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Toko Pupuk Dengan Kartu Tani menggunakan ArcGIS 10.3 sebagai alat untuk visualisasi peta secara digital juga membangun database spasial, MySQL yang berfungsi sebagai SQL (Structured Query Language) yang digunakan bersamaan dengan bahasa pemograman PHP untuk menyimpan database, Sublime Text beserta CodeIgniter sebagai editor tools yang digunakan untuk menyunting source code untuk sistem. Sistem yang dibangun memiliki kelebihan yaitu mempermudah dalam menyajikan informasi data spasial lokasi toko pupuk pada setiap daerah yang ada di Kabupaten Cianjur, terutama untuk jenis toko pupuk kartu tani dan non kartu tani yang nantinya dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi lokasi toko pupuk kepada masyarakat juga pemilik toko di Kabupaten Cianjur.
ANALISIS SOSIOKULTURALTERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR Amalia, Mia
Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi
Publisher : Asosiasi Dosen PKM Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/saintek.v1i2.177

Abstract

Penerapan social distancing atau karantina mandiri di rumah dalam menurunkan pandemi menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya. Di satu sisi penerapan sosial distancing tersebut memberi dampak positif pada bidang kesehatan dalam menurunkan penyebaran virus corona, namun pada bidang ekonomi menimbulkan masyarakat sulitnya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Secara sosial muncul adanya persoalan rumah tangga meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak dari pandemi covid-19, sreta upaya dalam mengatasi meningkatnya KDRT pada masa pandemi. Metode penelitian adalah memakai metode penelitian hukum empiris. Dampak meningkatnya KDRT dengan adanya covid karena keimanan dan kesabaran yang kurang, kondisi keuangan yang kurang, ekonomi tidak stabil, pelaku dan korban berada dalam satu rumah (dirumahkan) menimbulkan kekerasan yang meningkat baik kekerasan fisik, psikis atau penelantaran kepada keluarga, serta adanya budaya patriarki. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan keterpaduan sinergitas tiap lembaga instansi terkait
THE CONSEQUENCES OF URBAN AIR POLLUTION FOR CHILD HEALTH: WHAT DOES SELF-REPORTING DATA IN THE JAKARTA METROPOLITAN AREA REVEAL? Mia Amalia; P Resosudarmo; Jeff Bennet
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i2.631

Abstract

Since the early 1990s, the air pollution level in the Jakarta Metropolitan Area hasarguably been one of the highest in developing countries. This article utilizes selfreporting data on illnesses available in the 2004 National Socio-Economic HouseholdSurvey to test the hypothesis that air pollution impacts human health, particularlyamong children. Test results confirm that air pollution, represented by the PM10 levelin a sub-district, significantly correlates with the level of human health problems,represented by the number of restricted activity days (RAD) in the previous month.Results show that the younger the person, the higher the number of RAD in theprevious month; that is the impact of a given level of PM10 concentration is morehazardous for children.Keywords: Air pollution, Environmental economics, Health economics, Exposureresponse model
PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mia Amalia
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3265

Abstract

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam  hukum  islam  diatur  dalam  QS Al-Isra’ 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, memupuk ilmu pengetahuan agama, menciptakan menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan perzinahan, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk  hadist dan al-quran. In Islam, prostitution is one of the deeds of adultery. The Islamic legal view of adultery is far different from the concept of conventional law or positive law, for in Islamic law any sexual intercourse (prohibited) such as prostitution enters into the category of adultery which must be given a legal sanction to it, whether in commercial or non- , whether done by already married or not. Prostitutes whose routine is synonymous with adultery is another form of sexual deviation in which sexual relationships occur between men and women are not based on the bonds of a marriage rope. Arrangements and sanctions against prostitution or adultery in Islamic law are regulated in QS Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24: 2. So the efforts made in overcoming prostitution or adultery is to increase faith and devotion to Allah SWT, fostering the science of religion, creating a conducive environment away from the practice of prostitution and adultery, create and form the law of prostitution and adultery in accordance with the instructions of hadith and al-quran. 
Analisis Sosiokulturalterhadap Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Cianjur Mia Amalia
Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi
Publisher : Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/saintek.v1i2.130

Abstract

The application of social distancing or self-quarantine at home in reducing the pandemic causes people to stay at home every day. On the one hand, the application of social distancing has a positive impact on the health sector in reducing the spread of the corona virus, but in the economic field it makes it difficult for people to work and earn income. Socially, there are domestic problems with increasing cases of Domestic Violence (KDRT). So in this writing there are several problems and objectives in this study, namely the increase in domestic violence (KDRT) as a result of the Covid-19 pandemic, as an effort to overcome the increase in domestic violence during the pandemic. The research method is to use empirical legal research methods. The impact of increasing domestic violence with the presence of covid due to lack of faith and patience, inadequate financial conditions, unstable economy, perpetrators and victims being in one house (being laid off) have resulted in increased violence, both physical, psychological or neglect of the family, as well as a patriarchal culture . So to overcome this, an increase in faith and devotion, legal counseling for the community, an increase in synergy integrated services for each related agency was carried out.
Legal Functionalization of Integrated Service Institutions Empowering Women and Children (P2TP2A) In the Prevention, Handling, And Assistance of Victims of Violence Against Women And Children in The Cianjur Regency Mia Amalia; Nahknur Wudhi Ainnaiha; Arti Aneja; Ibrahim Sule
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.973

Abstract

The eradication of violence against women and children is one of the benchmarks for the success of regional development. Many cases of violence can be handled by the government, which is represented by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (abbreviated: P2TP2A). The purpose of this study is to analyze how the tasks, functions, and obstacles faced by P2TP2A Cianjur Regency, as an institution appointed by the local government in the prevention and prosecution of women and children who are victims of violence in Cianjur Regency and the efforts made by the local government to support P2TP2A, to be used as an evaluation to be even better in its functionalization. The method in this study uses a normative juridical and sociological juridical approach with descriptive research specifications. It uses data analysis, namely qualitative normative analysis, in that the data obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. Based on the results of this study, it is known that there are rampant cases of violence against women and children as victims in the Cianjur Regency. To overcome this, P2TP2A Cianjur Regency provides services for victims, including prevention programs and enforcement programs (curative and rehabilitative). The enforcement program here focuses on assisting victims, where there are three types of assistance: medical help, psychological juridical aid, and service. In implementing these programs, several obstacles were found that became obstacles that must be resolved immediately. One of them is the low level of attention and commitment of the Cianjur Regency Government in supporting the implementation of P2TP2A programs both materially and immaterially.
Legal Functionalization of Integrated Service Institutions Empowering Women and Children (P2TP2A) In the Prevention, Handling, And Assistance of Victims of Violence Against Women And Children in The Cianjur Regency Mia Amalia; Nahknur Wudhi Ainnaiha; Arti Aneja; Ibrahim Sule
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.973

Abstract

The eradication of violence against women and children is one of the benchmarks for the success of regional development. Many cases of violence can be handled by the government, which is represented by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (abbreviated: P2TP2A). The purpose of this study is to analyze how the tasks, functions, and obstacles faced by P2TP2A Cianjur Regency, as an institution appointed by the local government in the prevention and prosecution of women and children who are victims of violence in Cianjur Regency and the efforts made by the local government to support P2TP2A, to be used as an evaluation to be even better in its functionalization. The method in this study uses a normative juridical and sociological juridical approach with descriptive research specifications. It uses data analysis, namely qualitative normative analysis, in that the data obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. Based on the results of this study, it is known that there are rampant cases of violence against women and children as victims in the Cianjur Regency. To overcome this, P2TP2A Cianjur Regency provides services for victims, including prevention programs and enforcement programs (curative and rehabilitative). The enforcement program here focuses on assisting victims, where there are three types of assistance: medical help, psychological juridical aid, and service. In implementing these programs, several obstacles were found that became obstacles that must be resolved immediately. One of them is the low level of attention and commitment of the Cianjur Regency Government in supporting the implementation of P2TP2A programs both materially and immaterially.
Co-Authors Abqari, Ramma Adjrun, Hasanah Subahli Affarel, Muhammad Wahyu Agustina, Tiara Ainun Mardiah Ajeng Permana Aji Mulyana Aka Akbar, Rivaldi Alfiansyah, Yogi Amelia, Husna Ananda Potabuga, Trifika Ananta, Nida Andi Sobandi R.M Andian, Rivki Arti Aneja Aulia Andini, Sifa Aulia Azzahra Ayuningtyas, Indah Chatlina, Chiara Belva Cucu Solihah Dede Sumiati Dedi Mulyadi Dwi Jatmika, Rahmat Taufiq Egas, Egas Faishal Prawira Dinata Fitri Rahmi Fadhilah, Fitri Rahmi Fitria Novita Sari Ghanimah, Ghanimah Girirangga Sulangkar Gita Puspa Artiani Hakim, Aurel Handyani, Trini Hania Auliya, Alika Hari Kurniawan Haru Setyo Anggani, Haru Setyo Hendra Setiawan Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Hilman, Moch Hodijah, Siti Nur Husni Syawali Ibrahim Sule Ipaldi, Muhamad Irpan Ira Permatasari Irawati Irawati Irma Suriyani Jeff Bennet Jenab, Siti Johan Johan Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita kayla, Nadira Khaerudin Khaerudin khairunisa, Yasmin Khairunnisa, Halyza Lananda, Ardelia Legiawan, Mohamad Kany Lestari, Adinda Dwi M Munif Naufal F M Rizal Zulma M. Ichsan Nurjam’an M. Mahdor Al Idrus Makmur, Acumen may, nazwa Mobit Mobit Muammad Zenal Muttakin Muhamad Budi Mulyadi Muhamad Farhan Akbar Muhammad Muhammad Bella Akbar Mulyadi, Regina Putri Sri Nadiyana, Delis Nahknur Wudhi Ainnaiha Nia Ayu Ismaniati Nia Hoerniasih Nia Kurniawati Nina Ningrum, Rahma Aliansya Novita MZ Nurfadillah, Iqbal Nurmala Nurmala Nursyakinah, Kintan Berlina Nusa Setiani Triastuti P Resosudarmo Pakpahan, Suyarta Efrida Permana, Ajeng Permatasari, Ira Putri Triyana Putri, Ericha Nurlina Putri, Ira Putri, Kayla Andini Rachma Ardiani, Amelia Rani Sugiarni Raysita Dewi Resya Fathrunisa Ridha Meidina Putri Rusman Rusman S. Nita Amalia Sabila, Amani Safira, Sahla Nazma Salim, Christopher Surya Salsa Octaviani Suryanto Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sari, Ria Setia Satria Putra Setiawan, Wandi Siti Risma Adawiyah Suci Lestari Sultoni, Muhammad Nawaf Syahidah, Fatiya Syeira Rahmawati Nugraha Tesa Purwanti Tri Hayatul Lutfi Trini Handayani Utami, Arie Susetio Windu Arta Mahesa Zahra, Dina Islami