cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Sadewa No. D3, RT02, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Pubmedia Social Sciences and Humanities
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30252660     DOI : https://doi.org.10.47134/pssh
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Physics Social Sciences
With prospective papers from prolific researchers in their respective areas. The research reports enable the demonstration of descriptive studies in current trends in the society and observation reflected through field research that gives contributive impact to the development of humanities studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 158 Documents
 1   2   3   4   5 
Bencana Banjir: Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja Tuharyati, Yanny; Dhefiatul Jannah, Ayudha; Triagustin, Silvi Ana
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.11

Abstract

Penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu wilayah dalam bentuk jalur serta pengelompokan yang manfaatnya lebih luas, jalur tersebut berisi tumbuhan tanaman yang tumbuh secara alamiah ataupun yang secara langsung. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Penataan Ruang bahwa 30% pada perkotaan harus terdapat area hijau, dimana 20% untuk ruang publik dan 10% untuk privat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dan pengendalian Ruang pasca berlakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja di Kabupaten Jember terutama di daerah perkotaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian menjelaskan dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terkait ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam peraturan Menteri, namun dalam UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat pembaruan ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir dapat menggunakan beberapa ketentuan peraturan yang dicantum dalam UU Cipta Kerja.
Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Maimun, Akhmad; Maharani Kasih, Natasia
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.12

Abstract

Pemutusan hubungan kerja bisa menimbulkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Pada masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK kepada karyawan yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan perusahaan. Permasalahan mulai timbul saat pesangon para karyawan tidak dibayarkan sesuai dengan jerih payah para karyawan saat bekerja di dalam perusahaan, sehingga memicu adanya aksi demo di berbagai titik dan kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terhadap hak pesangon pemutusan hubungan kerja setalah berlakunya undang-undang cipta kerja. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konsep. Pengumpulan data dan analisis jurnal didapatkan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Perpu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, dan “UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam UU Cipta Kerja perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pegawai akibat PHK. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa hak pesangon didapatkan karyawan dari masa kerja kurang dari satu tahun sampai dengan delapan tahun atau lebih. Rincian pesangon yang didapatkan oleh karyawan adalah mulai dari pesangon satu bulan upah sampai dengan sembilan bulan upah. Akan tetapi pada Pasal 156 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”. Pada pasal tersebut memaparkan pegawai bisa mendapatkan hak pesangon dan/atau uang penghargaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis pada kajian Undang-Undang Cipta Kerja dipaparkan hasil bahwa saat karyawan mengalami PHK oleh perusahaan, maka karyawan berhak mendapatkan hak pesangon oleh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Model Pemberdayaan BUMDES Dalam Rangka Meminimalisir SDGs Desa Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Suryo Kencono , Pramukhtiko; Ridho ‘Ubbadurrohman , Muhamad Syah; Farhan Adijaya, Mohammad
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.13

Abstract

Setiap orang mendambakan pekerjaan yang layak, maka berimpact terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. dalam prespektif undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diacu dalam pasal 96 mengatur terkait daluarsanya suatu kewajiban pemberi kerja untuk memberikan gaji/upah yang mana daluarsanya yaitu 2 tahun bila lebih dari 2 tahun maka kewajiban si perberi kerja untuk memberi gaji/upah akan hilang karena sudah lewat dari masa daluarsa tersebut. Yang mana telah dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak positif kepada para buruh/pekerja agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak pemberi kerja.. Berbeda pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, lebih menguntungkan para pekerja atau buruh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa inovasi UU Cipta Kerja terhadap para pekerja/buruh para buruh terkait SDGs Desa untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak dan lebih sejahtera, selain itu pemberdayaan melalui BUMDES. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normative yang mengkaji tentang permasalahan hukum dengan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang- undangan yaitu Undang- Undang No. 13 tahun 2003, Undang Undang No .6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan SDGs Desa terkait pengurangan pengangguran, kemiskinan melalui pem-berdayaan masyarakat Desa (keberadaan BUMDES) sehingga menjadikan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, adanya UU Cipta kerja buruh diberlakukan lebih manusiawi terhadap hak- hak yang akan diterima oleh para pekerja/ buruh. Rekomendasi dari penelitian ini segera membentuk Perdes terkait dengan pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat Desa.
Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha Dalam Sektor Pariwisata Beresiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja Di Kabupaten Jember Suhadi, Manan; Erzal Wahyudi, Ahmad Rihnu; Garpy, Pyvico Fadera
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.14

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang ditingkatkan pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah sebagai instrumen peningkatan lapangan kerja, peningkatkan devisa negara, dan peningkatan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan penerbitan perizinan berusaha dalam sektor pariwisata beresiko (wisata alam parahlayang Jember) setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebagai dasar penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach). Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dan pengumpulan data dilakukan dengan study online dan study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian menjelaskan dalam UU No. 10/2009 Tentang Kepariwisataan terkait perizinan berusaha beresiko belum diatur secara rigid dalam Peraturan Menteri, namun dalam UU No. 6/2023 Cipta Kerja terdapat inovasi terkait mengenai perizinan berbasis resiko diatur dalam Peraturan Pemerintah, secara teori hukum maka yang lebih menguntungkan kedudukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan penerbitan perizinan berusaha beresiko pada sektor pariwisata di Kabupaten Jember segera dibentuknya Perda.
Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Suyatna, Suyatna; Garpy, Pyvico Fadera; Nur Holifa, Elita
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.15

Abstract

Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan Inovasi teknologi, sarana secara komprehensif yang akan dilakukan, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya alamnya ditingkatkan dengan harapan Desa menjadi lebih mandiri dan rakayt sejahtera.. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan Desa sebagai icon utama dalam pembangunan infraktuktur ekonomi dan sosial. Keberadan program Smart Kampung merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan bupati No. 60 tahun 2017 koheren dengan UU Cipta Kerja dan implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis yuridis normatif, dalam artian kegiatan riset ini dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan norma atau hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, yang akan dihuhubungkan dengan perumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari peneltian ini adalah program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja.
Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol ) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Jember Astutik, Hesti Dwi; Angin, Ria
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.111

Abstract

Salah satu tugas KPU adalah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Partai politik (Sipol) yang merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan kinerja KPU sehingga bisa lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang digitalisasi sistem informasi partai politik pada tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kualitas sistem belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya jaminan data bisa masuk secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, kualitas informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten terhadap partai politik cukup baik, akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat. Ketiga, kualitas pelayanan KPU Kabupaten Jember terhadap proses pencalonan partai politik cukup baik mulai dari awal pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik yang bisa lolos pada pemilihan umum tahun 2024.
Implementasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Situbondo Mariani, Delina Rohmatillah; Wicaksono, Itok
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.112

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi program desa cinta statistik di Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan standarisasi pengelolaan data statistik, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik, dan meningkatkan kesadaran perangkat desa serta masyarakat dalam kegiatan statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo melakukan pembinaan terhadap tiga desa yang terpilih sebagai pilot projek untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik untuk meningkatkan literasi statistik pemerintah desa dalam rangka pembangunan yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada beberapa narasumber dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menggunakan teori proses dari Merille S. Grindle yang menunjukkan implementasi program desa cinta statistik di kabupaten situbondo saat ini masih belum optimal dan mengalami kendala dalam pelaksanaannya baik dalam waktu pelaksanaan yang terbatas dan berbenturan dengan kegiatan statistik lainnya, serta keterbatasan dana untuk kegiatan program, namum manfaat sudah dirasakan oleh salah satu desa dalam pembinaan yang pada saat ini dimana pengambilan keputusan dalam pembangunan desanya lebih baik dengan menggunakan data dan adanya agen statistik pada level desa. Proses implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh BPS Kabupaten Situbondo dalam melakukan pembinaan untuk mencapai tujuan desa cinta statistik belum terimplementasikan dengan baik.
Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Supriyono, Supriyono; Siswanto, Edhi
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.113

Abstract

Konsep "desa digital" mengacu pada penggunaan TIK untuk mendorong transformasi digital di tingkat desa atau perkampungan. Tujuannya adalah untuk menggunakan teknologi untuk memberikan akses, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Program Desa Digital meningkatkan pelayanan publik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Kepala desa, perangkat desa, dan pihak masyarakat adalah lima informan penelitian. Teori George Edward III tentang implementasi kebijakan adalah yang saya gunakan. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas meminimalkan kesalahan karena tidak ada bias dalam penyampaian informasi. Tujuan dan sasaran implementasi program desa digital di Desa Sidomulyo sudah sangat jelas sehingga dapat membentuk konsistensi dalam membangun dan mengembangkan program dari tahun 2021 hingga tahun berjalan 2023. Kedua, sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program desa digital sudah tersedia karena ada staf dan seluruh pelaksana yang kompeten yang dapat menyelesaikan masalah secara optimal. Ketiga, kerangka kerja untuk menerapkan program desa digital di Desa Sidomulyo masih terbatas pada pemerintah desa dan tim Media Centre, sehingga kurang memahami pelaksanaannya. Keempat, struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan program desa digital di Desa Sidomulyo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan dan pelaksanaan prosedur operasi standar (SOP) dalam setiap program yang akan dijalankan. Akibatnya, proses ini belum mencapai hasil yang maksimal.
Implementasi Kebijakan Satgas Adminduk dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Lojejer Kabupaten Jember Najib, Dhimas Ainun; Adawiyah, Putri Robiatul
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Satgas Adminduk dalam meningkatkan pelayanan Administrasi di Desa Lojejer Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemerintah Desa Lojejer melalui Keputusan Kepala Desa Lojejer Nomor :141/10/35.09.11.01/2021 membentuk sebuah pelayanan administrasi kependudukan melalui Satgas Adminduk untuk menjawab setiap keluhan masyarakat terkait dokumen kependudukan . Desa Lojejer mengupayakan sebuah pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan solusi dari semua permasalahan administrasi kependudukan yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan menciptakan sebuah pelayanan administrasi kependudukan dengan konsep jemput bola melalui Satgas Adminduk. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Satgas Adminduk dalam meningkatkan pelayanan di Desa Lojejer dengan empat variabel diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi berjalan dengan baik, tetapi perlu dilakukan sosialisasi terkait Satgas Adminduk agar masyarakat mampu memahami hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi. Dan Ketua Satgas Adminduk harus mempertimbangkan honor anggota Satgas Adminduk yang kecil agar pelaksaan pelayanan Satgas Adminduk berjalan dengan baik
Inovasi Digital Berbasis Aplikasi Mall Desa dalam Sektor Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Qadiri, Fajri Salamil; Wicaksono, Itok
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis dampak dari inovasi digital berbasis aplikasi Malldesa dalam pengembangan desa wisata di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen sebagai sumber data utama. Responden penelitian meliputi pihak terkait dalam pembangunan desa wisata seperti pengelola Malldesa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Malldesa telah memberikan dampak positif dalam pengembangan desa wisata di Desa Sidomulyo. Aplikasi ini membantu mempermudah transaksi dan promosi produk-produk lokal serta memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha di desa. Dengan adanya Malldesa, masyarakat desa juga menjadi lebih terampil dalam penggunaan teknologi informasi dan memahami pentingnya branding dan pemasaran digital. Selain itu, inovasi digital ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa wisata meningkat, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi digital berbasis aplikasi Malldesa memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penggunaan teknologi informasi dalam sektor pariwisata dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Page 1 of 16 | Total Record : 158

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): October Vol. 3 No. 1 (2025): July Vol. 2 No. 4 (2025): April Vol. 2 No. 3 (2025): January Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober Vol. 2 No. 1 (2024): July Vol. 1 No. 4 (2024): April Vol. 1 No. 3 (2024): January Vol. 1 No. 2 (2023): October Vol. 1 No. 1 (2023): July