<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pelanggaran tata ruang yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pada Kawasan Bandung Utara (KBU) serta bentuk pengendalian dan penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk menjaga fungsi kawasan tersebut. KBU mempunyai fungsi strategis bagi lingkungan Cekungan Bandung, terutama sebagai kawasan yang memiliki fungsi resapan air dan daya dukung ekologis bagi wilayah di sekitarnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui penelaahan dokumen hukum serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pemanfaatan ruang, ketentuan zonasi, instrumen perizinan atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan mekanisme pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menjadi permukiman, fasilitas komersial, dan bangunan lainnya berpotensi menjadi pelanggaran apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, ketentuan pengendalian KBU, dan persyaratan pemanfaatan ruang yang berlaku. Persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaku pembangunan, tetapi juga dengan konsistensi koordinasi, pengawasan, pemberian persetujuan, dan penertiban oleh pemerintah. Pengendalian perlu dilakukan secara terpadu melalui pencegahan, pengawasan, penindakan administratif, pemulihan fungsi ruang, serta partisipasi masyarakat]]>
Copyrights © 2026
