<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Rtg terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah waris di Pong Paku, Desa Cireng, Kabupaten Manggarai. Permasalahan utama dalam perkara ini berkisar pada konflik penguasaan fisik tanah seluas ±1.600 m² oleh keturunan Gawuk dan Miteng terhadap ahli waris almarhum Herman Pape, yang bersumber dari perbedaan penafsiran status warisan dan riwayat penyerahan hak tanah tahun 1963. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menelaah dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan pendekatan pluralisme hukum yang memadukan Hukum Adat Manggarai dan Hukum Perdata positif secara proporsional. Hukum Adat Manggarai berbasis patrilineal digunakan secara dominan untuk menetapkan kualifikasi kewarisan dan kedudukan ahli waris utama, sedangkan hukum perdata dan hukum pembuktian difungsikan untuk menguji keabsahan riwayat kepemilikan material tanah serta menilai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan penguasaan fisik secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat pasca-kegagalan mediasi dikualifikasikan sebagai PMH karena terbukti melanggar hak subjektif pemilik sah. Majelis Hakim memutus mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, menyatakan penguasaan fisik oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menolak seluruh rekonvensi, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong.]]>
Copyrights © 2026
