Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.04
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Samudra Keadilan Veteran Law Review Jurnal Abdi Insani Jurnal Konstruksi Hukum Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Artemis Law Journal Petitum Law Journal Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies
Chatryen M Dju Bire
Universitas Nusa Cendana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Bire, Chatryen M. Dju
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 1, Nomor 1 Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.106 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v0i0.1752

Abstract

Kedudukan buruh (tenaga kerja) sangat lemah dibandingkan kedudukan pemilik pekerjaan. Sejumlah hak buruh (tenaga kerja) telah diatur dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan outsourcing) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing tersebut. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Apakah pekerja outsourcing berhak mendapat perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari perusahaan dan bagaimana cara mewujudkan hak-hak tersebut? (2) Apakah upaya hukum dari hakim yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja outsourcing dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Hasil penelitian ini menunjukkan pekerja outsourcing memiliki hak-hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan outsourcing) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Upaya yang dapat dilakukan hakim adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya kemerdekaan hakim dan metode penemuan hukum dalam upaya melindungi pekerja outsourcing. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum terhadap atau mengenai persoalan apa pun juga. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Kata kunci: hak pekerja, outsourcing, upaya hukum.
Akibat Hukum Budaya Kad’di Dalam Adat Masyarakat Sabu Chatryen M Dju Bire; Herman Elfridus Seran; Jenny Ermalinda
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i1.3690

Abstract

In relation to marital problems, if an incident occurs where the husband dies first, the culture of Kad'di must be applied.  Culture is Kad'di carried out when the husband dies where the husband's body has been buried. When the wife returns to her original clan, important things arise, including the management of children and property problems. Likewise, if the children left behind are immature, problems will arise, namely who or which party is responsible for guiding and caring for them. Then in relation to the issue of marital property. This is what makes researchers interested in conducting research with the title "The Impact of the Cultural Law of Kad'di in the Customs of the Sabu Community". So the purpose of this study is to see the legal consequences of the occurrence of Kad'di both the legal consequences for children and the legal consequences of Kad'di on property. The results of the study show that the legal consequences arising from Kad'di itself for children are the legal consequences of shifting the management of children from the wife/widow to the family of the deceased husband which has psychologically affected the children. While the legal consequences of the occurrence of Kad'di on the property where the widows are not the heirs of the ex-husband's side because of that the widows do not have the right to the inheritance, including the joint property of her late ex-husband.
Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hak-Hak Anak: Faktor Penyebab Anak Bekerja pada Sektor Informal Orpa J. Nubatonis; Yossie M.Y. Jacob; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6629.131-137

Abstract

Children have a number of rights such as getting an education, playing and socializing, having their primary needs fulfilled. His childhood must be filled with positive and useful activities for the child's life in the future. For example, playing and hanging out, following formal education and non-formal education. Thus, the child will become a human being with the ideal personality as expected. Children also have certain values ​​in the family, society, nation and state. For example, (1) children are descendants; (2) children help their parents in their old age; (3) children help complete development work programs in villages or sub-districts; (4) children as leaders in the future. In reality, not all children experience or live life as expected. The fact that is seen in society, there are quite a number of children working in the informal sector. The place where these children do their work is often very dangerous and has a very bad impact on the child's future. The child will be an uneducated person. For example, it is very difficult for them to get a decent job, or it is difficult for them to adjust to the norms that apply in society. Furthermore, this will cause many other social problems in society. If they associate with a bad environment, these children can become criminals or the dregs of society.
Mahkamah Konstitusi dalam Mozaik Kerapuhan Cyrilius Wilton Taran Lamataro; Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Infor
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

− Evaluasi Hakim Konstitusi tidak pernah diatur dalam undang-undang tentang mahkamah konstitui, namun dalam praktek sebagaimana dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Hakim Konstitusi Aswanto adalah suatu anomali hukum. Penelitian ini hendak mengkaji eksistensi evaluasi hakim konstitusi dalam aspek politik hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, konsep evaluasi hakim konstitusi secara konseptual tidak dikenal karena eksistensinya hanya menggangu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Kedua, Politik hukum yang menyertai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan penambahan ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan ”emosi politik”.
Sosialisasi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda; Cyrilius W. T. Lamataro
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikeluarkan sejak maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dibentuk untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual sehingga tercipta kehidupan kampus yang nyaman dan aman. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan siapa saja yang menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep consent dalam konteks kekerasan seksual; menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekekrasan seksual; menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual; mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual; serta mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini berjalan dengan baik dimana peserta yang hadir aktif dan antusias dalam memberikan pertanyaan ketika sesi diskusi berlangsung.
Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Yossie M. Y. Jacob; Bill Nope; Orpa Juliana Nubatonis; Chatryen M. Dju Bire
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Oebelo merupakan salah satu desa di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Lokasi desa ini berada di pinggir jalan negara yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka. Persoalan utama yang ditemukan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Oebelo yakni belum adanya peraturan desa yang dapat mewajibkan warga desa untuk menertibkan ternaknya. Hal ini menimbulkan terjadinya kasus/keributan antar warga desa terkait hewan yang memakan/merusak tanaman produktif warga desa lainnya. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bermitra dengan Pemeritah Desa Oebelo dan menghasillan output 1 (satu) Draft Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yang akan membantu Pemerintah dan Mayarakat Desa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi selama ini. Peraturan Desa ini akan direview kembali oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten TTS dan apabila tidak terdapat kesalahan maka akan disahkan langsung oleh Kepala Desa Oebelo sepengetahuan Camat Amanuban Selatan
Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Yossie M. Y. Jacob; Bill Nope; Orpa Juliana Nubatonis; Chatryen M. Dju Bire
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan undang-undangan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriakhi yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Permasalahan yang ditemukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Oelomin berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.
SOSIALISASI EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI DESA KUIMASI, KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG Orpa J. Nubatonis; Yossie M. Y. Jacob; Siti Ramlah Usman; Darius Mauritsius; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 3 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i3.1045

Abstract

Land is one of the most needed investments from time to time. The demand for land is starting to show with the increasingly rapid human growth, while the land for land is not increasing. In de facto, there are still tribal lands in NTT, but the power of indigenous peoples over tribal lands is no longer fully because what was previously considered as shared land, as a result of the individualization process has changed to individual ownership, this is partly because there are no regulations governing the existence of indigenous peoples and customary land or customary land. The lack of protection for indigenous peoples in Kupang Regency not only means that it has not been recognized by the state but also causes the existence and wealth of indigenous peoples, including customary lands, to be vulnerable to various interests both from within the indigenous peoples themselves and pressure from outsiders. This Community Service activity aims to explain in detail the existence of customary land in Kupang Regency, how important and urgent it is to provide protection for customary law communities and what kind of protection mechanism from the state is considered appropriate to the current characteristics of the Kupang Regency customary law community. The method used in this activity is lecture and question and answer. The results of the activity showed that the community was very enthusiastic about hearing and listening carefully to the explanations presented by the resource persons so that interesting discussions ensued. Through this activity, the community also gains new knowledge related to the existence of customary land. From the results of this activity it can also be concluded that the implementation of the activity in general went well because of the collaboration with various parties in the target location, namely the Kuimasi Village Office, Fatuleu District, Kupang Regency and also the target community (participants namely village officials, community leaders and the community ) in Kuimasi Village, Fatuleu Sub-district, Kupang Regency really hopes for further socialization in the field of law.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA DJU BIRE, CHATRYEN M.; Melinda Ratu Radja
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7473

Abstract

Diskriminasi merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tentunya yang telah melanggar hak asasi perempuan itu sendiri, sehingga diperlukan pemberdayaan kepada perempuan untuk memperjuangan segala bentuk hak-hak yang telah dilanggar. Diskriminasi terhadap wanita terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik yang dilakukan secara langsung maupun sacara tidak langsung. Kawin tangkap merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Sumba. Pemaksaan terhadap perempuan dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari kawin paksa. Proses kawin tersebut tentulah melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan sudah diatur dalam Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women (CEDAW). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women.
Hak Janda Terhadap Harta Benda Dan Pengurusan Anak Dalam Budaya Kad’di Masyarakat Sabu Bire, Chatryen M Dju; Manu, Ananda Natasya
Veteran Law Review Vol 7 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i2.7659

Abstract

In relation to marriage problems, when there is an event where the husband dies first, then culture Kad'di must be followed in the customs of the Sabu community. Culture Kad'di only done for those married to Sabu. Culture Kad'di done when the husband has been buried or a few days after being buried. When the wife returns to her clan of origin or returns to the lap of her parents and/or family, important matters arise, including child care and problems with assets. In the cultural Sabu indigenous people Kad'di have social values, cultural wisdom that is passed on (inherited) from one generation to another from generation to generation. The Savu people still maintain, maintain and treat culture Kad'di as customary law. Culture Kad'di which is carried out usually through a very long and cultured customary process that requires the right time, place and conditions.
Co-Authors Aloysius, Sukardan Bhoki, Aurelya Bill Nope Bone Lau, Hildegard Blinda Lestari Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius Wilton Taran Lamataro Damat, Petornius Darius Mauritsius Dollu, Daud Yaferson Dopo, Novita A L Ermalinda, Jenny Hendrika Yunita Bebhe Herman Elfridus Seran Husni Kusuma Dinata Jacob, Yossie M Y Jacob, Yossie Maria Yulianti Jacob, Yossie Maria Yulianty Jenny Ermalinda Jenny Ermalinda Kade, Angelina Febriani Kaesmetan, Rini Marselin Kim, Maria Theresia Lay Rade, Jericho Gerald Liwe, Juan Truly Page Maksimiliane Kolorian Hilem Manu, Ananda Natasya Mauritius, Darius Mauritsius, Darius Melinda Ratu Radja Ndolu, Juliana S Ngunjunau, Umbu Lapu Nubatonis, Orpa J Nubatonis, Orpa Juliana Nunuhitu, Tiara G Nunuhitu, Tiara Gracela Orpa J. Nubatonis Orpa J. Nubatonis Orpa J. Nubatonis Orpa Juliana Nubatonis Orpa Juliana Nubatonis Radja, Melinda Ratu Renda, Ariance Sakeh, Fahry Fausi Sara Christiany Nggauk Silvester, Agustinus Siti Ramlah Usman Sodak, Frederika Atalia Tadoe, Prisca Edelweys Tallo, Daud Dima Therik, Abigail Amelia Thoe, Maria Suryati Dorman Tungga, Axel Rudolf Alexander Uly, Nila Wati L. J Un, Alicia Chalista Usman, Siti Ramlah Wungo, Anna Xaveria Ekaputri Yoanita Rostika Lala Yopi Negong, Antonius Yossie Maria Yulianti Jacob