Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Petornius Damat
Universitas Nusa Cendana
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SANKSI WAJA BAGI ORANG TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ADAT BAJAWA DI DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA Fordianus Suri Meka; Juliana Susantje Ndolu; Petornius Damat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2348

Abstract

Sanksi waja merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dalam masyarakat Bajawa yang tidak hanya berfungsi memulihkan hubungan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi waja yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta menganalisis pemenuhan hak anak menurut hukum adat Bajawa di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian terdiri atas tiga ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh tujuh responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, tabulasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi waja memengaruhi kedudukan hak anak dengan berkurangnya hak atas nafkah, kehadiran dan peran ayah, hubungan dengan keluarga ayah, serta tidak diperolehnya hak waris dari garis ayah, sedangkan hak atas identitas, pengasuhan oleh keluarga ibu, dan kehadiran ayah dalam peristiwa adat tertentu tetap diakui. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi waja tidak menghilangkan status anak dalam masyarakat adat Bajawa, tetapi membatasi pemenuhan beberapa hak anak akibat kuatnya sistem kekerabatan matrilineal sehingga pelaksanaan sanksi adat perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT T`EBA TIMUR ATAS SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH), DI DESA T`EBA TIMUR KECAMATAN BIBOKI TAN PAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Camelia Melkitidis Ukat; Juliana Susantje Ndolu; Petornius Damat; Husni Kususma Dinata
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 3 (2026): Volume 12 No. 3, September 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i3.17176

Abstract

Customary land is land controlled and managed collectively by indigenous communities based on customary law that has been inherited from generation to generation. For the indigenous community of Teba Timur, customary land holds significant social, cultural, economic, and spiritual value as a source of livelihood and communal identity. However, a dispute arose when the Regional Technical Implementation Unit of Forest Management (UPTD KPH) claimed the area as part of a state forest zone, resulting in restrictions on the community’s rights to manage and utilize their customary land. This study aims to examine: (1) the customary legal basis of the Teba Timur indigenous community over customary land that has been traditionally controlled and managed, and (2) the perspective of Indonesian positive law regarding the control and management of land by the UPTD KPH over the customary land of the Teba Timur indigenous community. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials, customary leaders, community members, and UPTD KPH personnel, as well as literature studies on relevant legal regulations. The findings indicate that the Teba Timur indigenous community possesses a strong customary legal basis over its customary land due to continuous hereditary control and management. Although customary rights are recognized under Indonesian law, their implementation remains ineffective because of overlapping authority claims. Therefore, stronger legal protection, formal recognition of indigenous communities, regulatory harmonization, and deliberative dispute resolution are required.
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Koperasi dengan Koperasi Florette di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Beatrix Meylita Ming; Siti Ramlah Usman; Petornius Damat
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3713

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of a loan and borrowing agreement between cooperative members and the Florette cooperative in Langke Rembong District, Manggarai Regency. The research was conducted with empirical research and the nature of the research was descriptive, namely researching by revealing facts objectively at the time of research in the field. The result of this research is that the implementation of a loan and borrowing agreement between cooperative members and florette cooperatives using additional collateral is a provision of collateral based on the policy pattern that applies in the Florette Cooperative. The agreement has been stated in a loan agreement letter which is made unilaterally. The reasons why members cannot fulfill their obligations are due to limited backgrounds and also external circumstances that have an impact on the income of the members. The settlement efforts from the Cooperative are carried out by means of a family approach so that both parties, namely Cooperative Members and Forette Cooperatives, are not harmed.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Soe tentang Wanprestasi Surat Pengakuan Hutang pada BRI Cabang So’e Theresiana Resti Elu; Helsina Fransiska Pello; Petornius Damat
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober - Desember
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i4.2990

Abstract

Bank menyalurkan kredit dengan harapan debitur mengembalikannya sesuai perjanjian, tetapi debitur dapat saja lalai. Hal itu terjadi antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang So’e dan seorang debitur yang menerima kredit Rp150.000.000,00 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.48/4731/10/2017. Debitur menunggak hingga kewajibannya mencapai Rp157.093.507,00 dan tetap tidak membayar setelah menerima tiga surat peringatan. Bank lalu menggugat melalui acara gugatan sederhana, dan perkara itu diputus dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Soe. Artikel ini menguji dua hal. Pertama, apakah putusan tersebut sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata tentang keadaan lalai. Kedua, bagaimana hakim mempertimbangkan pemberian hak kepada bank untuk menjual objek jaminan, baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum, dalam kaitannya dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan debitur sebagai pihak yang wanprestasi sudah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, sebab kewajiban tetap tidak dipenuhi walaupun debitur telah diperingatkan tiga kali. Kelemahannya, hakim tidak menegaskan sejak kapan debitur dianggap lalai. Pasal 1243 KUHPerdata tepat dipakai untuk menjelaskan akibat wanprestasi, tetapi pasal itu tidak mengatur tata cara penjualan objek jaminan. Penjualan tersebut perlu bertumpu pada ketentuan Hak Tanggungan. Karena itu, hakim seharusnya menguraikan status hukum objek jaminan dan prosedur penjualannya agar hak kreditur dan debitur sama-sama terlindungi.
Co-Authors Beatrix Meylita Ming Camelia Melkitidis Ukat Fordianus Suri Meka Helsina Fransiska Pello Husni Kususma Dinata Juliana Susantje Ndolu Siti Ramlah Usman Theresiana Resti Elu