<![CDATA[Lokapasar daring memudahkan masyarakat membeli barang bekas, tetapi juga membuka risiko bagi pembeli untuk dituduh menerima barang hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, setiap orang yang membeli benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dipidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana unsur “patut diduga” dapat dibuktikan terhadap pembeli dalam transaksi lokapasar, yang tidak memiliki pertemuan fisik seperti yang menjadi dasar yurisprudensi konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan perhatian khusus pada bukti elektronik dan pembeli beritikad baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat batin, tetapi harus disimpulkan dari keadaan objektif seperti harga yang jauh di bawah pasar, tidak adanya dokumen kepemilikan, identitas penjual yang tidak jelas, dan pola transaksi yang janggal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penguasaan fisik semata tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Penelitian ini mengembangkan model uji ketelitian (due diligence), yaitu menilai perilaku pembeli dengan ukuran kehati-hatian orang yang wajar dalam transaksi serupa. Penelitian ini merekomendasikan agar penyidik mengamankan data platform sejak awal, agar penuntut umum memisahkan pembuktian pengetahuan dari pembuktian kecurigaan, dan agar hakim menyebutkan indikator objektif yang menjadi dasar putusan.]]>
Copyrights © 2026
