Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembuktian Unsur “Patut Diduga” Pada Pembeli Barang Hasil Tindak Pidana di Marketplace Hiyya Rahma Nilna Fauz; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.498

Abstract

Lokapasar daring memudahkan masyarakat membeli barang bekas, tetapi juga membuka risiko bagi pembeli untuk dituduh menerima barang hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, setiap orang yang membeli benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dipidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana unsur “patut diduga” dapat dibuktikan terhadap pembeli dalam transaksi lokapasar, yang tidak memiliki pertemuan fisik seperti yang menjadi dasar yurisprudensi konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan perhatian khusus pada bukti elektronik dan pembeli beritikad baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat batin, tetapi harus disimpulkan dari keadaan objektif seperti harga yang jauh di bawah pasar, tidak adanya dokumen kepemilikan, identitas penjual yang tidak jelas, dan pola transaksi yang janggal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penguasaan fisik semata tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Penelitian ini mengembangkan model uji ketelitian (due diligence), yaitu menilai perilaku pembeli dengan ukuran kehati-hatian orang yang wajar dalam transaksi serupa. Penelitian ini merekomendasikan agar penyidik mengamankan data platform sejak awal, agar penuntut umum memisahkan pembuktian pengetahuan dari pembuktian kecurigaan, dan agar hakim menyebutkan indikator objektif yang menjadi dasar putusan.
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Pengadilan Setya Refy Firmansyah; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.499

Abstract

Perundungan oleh anak yang mengakibatkan luka berat menempatkan hukum pidana anak pada persoalan yang sulit. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi dan mengutamakan keadilan restoratif. Di sisi lain, akibat berupa luka berat umumnya dipandang menuntut respons yang tegas. Artikel ini menganalisis syarat dan mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana penerapannya tampak dalam putusan pengadilan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa pilihan pasal dakwaan menentukan apakah diversi dapat diupayakan, karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam kurang dari tujuh tahun. Kesepakatan diversi juga memerlukan persetujuan korban, kecuali dalam kategori tertentu. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 melarang keadilan restoratif pada perkara yang terdapat relasi kuasa, dan relasi kuasa merupakan karakter yang kerap melekat pada perundungan. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan pasal, pemetaan relasi kuasa sejak tahap penyidikan, dan kejelasan hubungan antara UU SPPA dengan ketentuan acara pidana baru.
Pembuktian Sikap Batin (Mens Rea) Penyedia Rekening Penampung (Mule Account) Dalam Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Teori Kesengajaan Bersyarat (Dolus Eventualis) Randi Arisdianto; Kus Rizkianto; Imam Asmarudin
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.536

Abstract

Rekening penampung (mule account) menjadi simpul penting dalam penipuan daring, karena dana korban sering berhenti pada nama pemilik rekening yang tidak berperan dalam tipu muslihat. Artikel ini menganalisis bagaimana sikap batin penyedia rekening penampung dibuktikan dalam tindak pidana penipuan daring berdasarkan teori kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, tulisan ini memetakan empat jalur yang relevan, yakni turut serta melakukan (Pasal 20), pembantuan (Pasal 21), tindak pidana pencucian uang (Pasal 607 ayat (1) huruf c), dan penadahan (Pasal 591), yang masing-masing memakai standar sikap batin berbeda. Kajian ini menunjukkan bahwa Pasal 36 KUHP Nasional menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan sehingga dolus eventualis harus dibuktikan melalui kesadaran akan kemungkinan akibat dan penerimaan atas kemungkinan itu, bukan sekadar patut menduga. Perbedaan standar antarjalur juga menimbulkan risiko disparitas ancaman pidana. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan jalur, penggunaan indikator objektif, dan kejelasan rumusan undang-undang.