Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum Journal of Exploratory Dynamic Problems
Fajar Dian Aryani
Universitas Pancasakti
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reformulating Corporate Criminal Liability for Environmental Damage through Restoration-Oriented Sanctions and Compliance Mechanisms in Indonesia Framework Fajar Dian Aryani; Abdul Malik Mufty
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.29514

Abstract

Environmental degradation in Indonesia is increasingly driven by corporate activities, yet corporate criminal liability remains ineffective in delivering deterrence and ecological recovery. This reflects a structural gap between the normative objectives of environmental protection and enforcement outcomes, primarily due to fragmented liability standards and the dominance of fine-centered sanctions. This study aims to reformulate corporate criminal liability by integrating restoration-oriented sanctions and corporate compliance mechanisms into a coherent framework. Using normative doctrinal legal research, this study analyzes statutory regulations, legal principles, and comparative practices to identify structural deficiencies and construct prescriptive arguments. The findings reveal that the existing framework produces largely symbolic enforcement, characterized by limited attribution of corporate responsibility and the absence of mandatory restoration obligations. Financial penalties alone fail to deter misconduct or remedy environmental harm. This study argues that restoration-oriented sanctions reorient criminal punishment toward ecological recovery, while compliance mechanisms embed preventive accountability within corporate governance. The originality lies in advancing an integrated liability model that positions restoration and compliance as core elements of corporate criminal responsibility, contributing to an outcome-oriented approach to environmental criminal law and offering concrete directions for strengthening environmental governance in Indonesia.
Pembuktian Unsur “Patut Diduga” Pada Pembeli Barang Hasil Tindak Pidana di Marketplace Hiyya Rahma Nilna Fauz; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.498

Abstract

Lokapasar daring memudahkan masyarakat membeli barang bekas, tetapi juga membuka risiko bagi pembeli untuk dituduh menerima barang hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, setiap orang yang membeli benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dipidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana unsur “patut diduga” dapat dibuktikan terhadap pembeli dalam transaksi lokapasar, yang tidak memiliki pertemuan fisik seperti yang menjadi dasar yurisprudensi konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan perhatian khusus pada bukti elektronik dan pembeli beritikad baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat batin, tetapi harus disimpulkan dari keadaan objektif seperti harga yang jauh di bawah pasar, tidak adanya dokumen kepemilikan, identitas penjual yang tidak jelas, dan pola transaksi yang janggal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penguasaan fisik semata tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Penelitian ini mengembangkan model uji ketelitian (due diligence), yaitu menilai perilaku pembeli dengan ukuran kehati-hatian orang yang wajar dalam transaksi serupa. Penelitian ini merekomendasikan agar penyidik mengamankan data platform sejak awal, agar penuntut umum memisahkan pembuktian pengetahuan dari pembuktian kecurigaan, dan agar hakim menyebutkan indikator objektif yang menjadi dasar putusan.
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Pengadilan Setya Refy Firmansyah; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.499

Abstract

Perundungan oleh anak yang mengakibatkan luka berat menempatkan hukum pidana anak pada persoalan yang sulit. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi dan mengutamakan keadilan restoratif. Di sisi lain, akibat berupa luka berat umumnya dipandang menuntut respons yang tegas. Artikel ini menganalisis syarat dan mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana penerapannya tampak dalam putusan pengadilan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa pilihan pasal dakwaan menentukan apakah diversi dapat diupayakan, karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam kurang dari tujuh tahun. Kesepakatan diversi juga memerlukan persetujuan korban, kecuali dalam kategori tertentu. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 melarang keadilan restoratif pada perkara yang terdapat relasi kuasa, dan relasi kuasa merupakan karakter yang kerap melekat pada perundungan. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan pasal, pemetaan relasi kuasa sejak tahap penyidikan, dan kejelasan hubungan antara UU SPPA dengan ketentuan acara pidana baru.
Co-Authors Abdul Malik Mufty Hiyya Rahma Nilna Fauz Kus Rizkianto Setya Refy Firmansyah