<![CDATA[Perundungan oleh anak yang mengakibatkan luka berat menempatkan hukum pidana anak pada persoalan yang sulit. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi dan mengutamakan keadilan restoratif. Di sisi lain, akibat berupa luka berat umumnya dipandang menuntut respons yang tegas. Artikel ini menganalisis syarat dan mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana penerapannya tampak dalam putusan pengadilan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa pilihan pasal dakwaan menentukan apakah diversi dapat diupayakan, karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam kurang dari tujuh tahun. Kesepakatan diversi juga memerlukan persetujuan korban, kecuali dalam kategori tertentu. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 melarang keadilan restoratif pada perkara yang terdapat relasi kuasa, dan relasi kuasa merupakan karakter yang kerap melekat pada perundungan. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan pasal, pemetaan relasi kuasa sejak tahap penyidikan, dan kejelasan hubungan antara UU SPPA dengan ketentuan acara pidana baru.]]>
Copyrights © 2026
