The development of generative artificial intelligence (AI) presents legal challenges for intellectual property protection, particularly regarding copyright ownership of digital content generated by AI. This study aims to analyze Indonesia’s existing legal framework and formulate recommendations for legal reconstruction that adapts to technological developments. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate the need for clearer regulations concerning the legal status of AI-generated content, criteria for meaningful human creative contribution, copyright ownership of collaborative works, the use of copyrighted works as training data, and the responsibilities of AI developers and platform providers. Therefore, legal reconstruction is necessary to strengthen legal certainty through transparency, accountability, human oversight, and effective dispute-resolution mechanisms. ABSTRAKPerkembangan kecerdasan buatan generatif menimbulkan tantangan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait kepemilikan hak cipta atas konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum Indonesia yang berlaku dan merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kejelasan mengenai status hukum konten hasil kecerdasan buatan, kriteria kontribusi kreatif manusia, kepemilikan hak cipta atas karya kolaboratif, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, serta tanggung jawab pengembang dan penyedia platform. Dengan demikian, rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
Copyrights © 2025