ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR ATAS KESALAHAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Tondo Tundu Iiian Sinaga (Universitas Riau Kepulauan)
Agus Riyanto (Universitas Riau Kepulauan)
Evi Febri Sartika (Universitas Riau Kepulauan)

Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)

The Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar, SPB) serves as a preventive oversight instrument for shipping safety, yet in practice SPBs have still been issued to vessels that do not meet seaworthiness requirements, creating accident risks and raising questions about the Harbor Master's legal liability. This study aims to analyze the form of the Harbor Master's legal liability for errors in issuing the SPB under Law No. 17 of 2008 on Shipping. The study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, analyzing primary and secondary legal materials in a qualitative-prescriptive manner. The findings show that Articles 207-209 and Articles 217-219 of Law No. 17 of 2008 require the Harbor Master to conduct a careful inspection before issuing the SPB, while Article 219 paragraphs (3) and (4) affirm that the SPB must be withheld or revoked if a vessel fails to meet seaworthiness requirements; errors in its issuance are also subject to Law No. 30 of 2014 on Government Administration. The study concludes that issuing the SPB without adequate inspection constitutes a procedural irregularity that may give rise to the Harbor Master's legal liability, making adherence to the principles of legality, diligence, and caution essential to ensuring shipping safety. ABSTRAKSurat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan instrumen pengawasan preventif keselamatan pelayaran, namun dalam praktik masih ditemukan penerbitan SPB terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga menimbulkan risiko kecelakaan dan persoalan tanggung jawab hukum Syahbandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan SPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 207-209 dan Pasal 217-219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan Syahbandar melakukan pemeriksaan cermat sebelum menerbitkan SPB, dan Pasal 219 ayat (3) serta (4) menegaskan SPB tidak diberikan atau harus dicabut jika kapal tidak memenuhi kelaiklautan; kesalahan penerbitan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerbitan SPB tanpa pemeriksaan memadai merupakan penyimpangan prosedur yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar, sehingga kepatuhan pada asas legalitas, kecermatan, dan kehati-hatian menjadi unsur penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.