Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) PETITA Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Agus Riyanto
Universitas Riau Kepulauan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DALAM PENANGGULANGAN PENGECERAN MINYAK DI LUAR STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BATAM Agus Riyanto
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.528 KB) | DOI: 10.33373/pta.v3i1.3406

Abstract

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Dan Gas dalam penanggulangan pengeceran minyak di luar stasiun pengisian bahan bakar di Kota Batam dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pengeceran Minyak Di Luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Batam. Yuridis Empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian penelitian lapangan dan wawancara dengan berbagai narasumber kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak. Juga kesulitan dalam mengurus izin usaha dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.
PENGATURAN DAN PEMILIHAN BADAN HUKUM YANG TEPAT UNTUK MENGELOLA MASJID SEBAGAI TEMPAT IBADAH Agus Riyanto; Seftia Azrianti
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4972

Abstract

Pengaturan status badan hukum untuk tempat ibadah di Indonesia belum sempurna. Hingga saat ini, tempat ibadah yang memiliki status badan hukum hanyalah gereja dan pura. Tempat ibadah lainnya seperti masjid, belum secara otomatis memiliki status badan hukum. Status badan hukum untuk masjid sangat penting. Hal ini karena pemerintah mewajibkan status badan hukum sebagai syarat mendapat bantuan/hibah dari pemerintah. Kegiatan masjid lainnya seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) mewajibkan status badan hukum masjid agar dapat mengeluarkan ijazah TPQ. Implikasinya, pengurus masjid harus mendaftarkan status badan hukum masjid untuk mempermudah berbagai keperluan administrasi. Artikel ini membahas bagaimana pengaturan dan pemilihan status badan hukum yang tepat khususnya untuk mengelola masjid dengan berbagai kegiatannya.
EFFICIENCY AND LEGAL CERTAINTY IN THE RESOLUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES IN BATAM’S INDUSTRIAL AREA Banar Maejaya; Indra Sakti; Agus Riyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21065369

Abstract

Abstract (TNR11) This article examines the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms, particularly mediation and arbitration, in the settlement of industrial relations disputes in Batam’s industrial area, with emphasis on two principal parameters: efficiency and legal certainty. Batam occupies a distinctive place in Indonesia’s economic geography as a free trade zone, an industrial cluster, and a strategic investment hub. This position generates intensive labour relations and, inevitably, a significant volume of industrial disputes. At the same time, the Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI) serving the Riau Islands Province is located in Tanjungpinang rather than in Batam. For workers and employers in Batam, this institutional arrangement increases travel costs, procedural burdens, and the time required to obtain formal adjudication. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, case, and document-based approaches, this study analyses legislation, court decisions, institutional reports, scholarly literature, and verifiable secondary empirical information relating to dispute settlement practice in Batam. The study finds that mediation has become the dominant and relatively effective mechanism because it reduces costs, shortens processing time, and filters a substantial number of disputes before they reach litigation. However, legal certainty remains less than optimal due to persistent weaknesses in the execution stage, the non-binding nature of mediators’ recommendations, the underutilization of arbitration, and the absence of a PHI in Batam. The article therefore argues for stronger mediation institutions, the establishment of a local PHI in Batam, enhanced labour-law literacy, and better harmonisation between central and local policy as essential steps toward a dispute resolution system that is faster, fairer, and more legally certain. Keywords: Alternative Dispute Resolution; Arbitration; Legal Certainty; Mediation; Industrial Relations Disputes
Kepemimpinan Dalam Tata Kelola Direktorat Pengamanan Untuk Menegakkan Ketertiban dan Keamanan Internal: Studi Empiris Pada Badan Pengusahaan Batam Darman Darman; Isfandir Hutasoit; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.602

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tata kelola Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal pada kawasan otorita yang memiliki fungsi strategis bagi industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Artikel ini menempatkan Ditpam bukan semata sebagai satuan pengamanan fisik, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja dalam kerangka security governance, pengendalian internal, dan hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang diperkaya analisis normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan serta regulasi yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Ditpam ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi standar operasional prosedur, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan sistem akuntabilitas internal. Ditpam menjalankan fungsi preventif, protektif, responsif, dan korektif untuk menjaga stabilitas operasional kawasan, melindungi aset publik, dan meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan BP Batam. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman prosedur di lapangan, kebutuhan modernisasi sarana pendukung, dan fragmentasi koordinasi dengan aktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan Ditpam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel semata, tetapi harus disertai pelembagaan mekanisme koordinasi, standardisasi dokumentasi tindakan, dan penegasan koridor legalitas serta proporsionalitas dalam setiap tindakan pengamanan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola keamanan di lembaga pemerintah non-kementerian sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi BP Batam untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan resiliensi kelembagaan.
Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam Pelayanan Publik Berbasis Quick Response Service: Studi Kuantitatif Deskriptif Slamet Pribadi; Isfandir Hutasoit; Indra Sakti; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.778

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam pelayanan publik berbasis Quick Response Service. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Data diperoleh dari 42 responden yang memiliki pengalaman langsung terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang mengukur lima dimensi kinerja, yaitu kecepatan respons layanan, ketepatan penanganan, koordinasi antarpetugas, kemudahan akses layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,74. Dimensi ketepatan penanganan memperoleh skor tertinggi, diikuti oleh kecepatan respons layanan. Sementara itu, sarana dan prasarana menjadi dimensi dengan skor terendah, meskipun tetap berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama layanan terletak pada kapasitas operasional petugas dalam merespons dan menangani keadaan darurat, sedangkan aspek pendukung masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan akses layanan, koordinasi operasional dan dukungan sarana-prasarana agar Quick Response Service dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Smart City and Sustainability: Implementasi Smart Transportation di Kota Batam Ayu Nurhayati Oktavia; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.779

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi smart transportation sebagai bagian dari pengembangan smart city berkelanjutan di Kota Batam. Kajian ini berangkat dari pentingnya transportasi cerdas dalam menjawab persoalan mobilitas, kemacetan, efisiensi layanan, dan dampak lingkungan pada kota industri, perdagangan, logistik, dan kawasan lintas batas seperti Batam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkuat dengan analisis normatif terhadap kebijakan smart city nasional dan daerah, dokumen Masterplan Smart City Kota Batam, serta praktik digitalisasi layanan transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batam telah memiliki fondasi kebijakan dan praktik awal smart transportation, terutama melalui digitalisasi pembayaran pada layanan Trans Batam. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya membentuk ekosistem mobilitas cerdas karena integrasi data, konektivitas multimoda, informasi real-time, indikator emisi, dan tata kelola kolaboratif masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan bahwa smart transportation tidak dapat direduksi menjadi penggunaan teknologi digital, tetapi harus dipahami sebagai instrumen tata kelola mobilitas yang menghubungkan efisiensi layanan, inklusi sosial, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas lingkungan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian smart sustainable city serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan transportasi cerdas yang inklusif, terintegrasi, rendah emisi, dan berkelanjutan di Kota Batam.
Kinerja Penegakan Hukum Lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam: Model Prediktif Berbasis Kejelasan Mandat, Deteksi Dini, dan Koordinasi Ibrahim Ridwan Hasibuan; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.780

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melalui model prediktif yang menempatkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan sebagai variabel eksogen. Studi ini penting karena penegakan ketertiban umum di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparatur, tetapi juga pada kejelasan ruang tugas, kemampuan membaca potensi gangguan, serta keterhubungan kerja antarunit pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS terhadap 87 responden yang terdiri atas personel Satpol PP, aparatur kecamatan dan kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin dan diuji melalui evaluasi outer model, validitas diskriminan, inner model, serta bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai R-square sebesar 0,683 menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen mampu menjelaskan 68,3% variasi kinerja penegakan hukum lapangan. Deteksi dini gangguan ketertiban menjadi prediktor paling dominan dengan koefisien 0,331, diikuti kejelasan mandat BKO sebesar 0,294 dan koordinasi kecamatan sebesar 0,287. Seluruh hubungan terbukti positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja Satpol PP BKO lebih efektif ketika didukung oleh mandat operasional yang jelas, sistem pencegahan berbasis informasi wilayah, dan koordinasi lokal yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman BKO, pengembangan sistem deteksi dini, serta penyusunan indikator kinerja yang menilai ketepatan respons, legalitas tindakan, keberlanjutan tindak lanjut, dan keteraturan ruang publik secara lebih menyeluruh, adaptif, dan terukur dalam tata kelola pemerintahan kecamatan sekaligus praktik hukum administrasi perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal di Kota Batam berkelanjutan.
Legal Protection of BP Batam Port Assets from the Perspective of the Security Directorate Bahtiar Bahtiar; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3234

Abstract

Abstract: This article examines the legal protection of BP Batam’s port assets from the perspective of the Security Directorate (Ditpam), focusing on civil liability, administrative safeguards, and coordination. Batam’s port infrastructure forms part of a strategic free-port regime and therefore constitutes state assets essential to logistics, investment, and connectivity. The study asks how the legal status of those assets is constructed, how Ditpam functions within the institutional framework, and what legal remedies are available when assets are damaged, occupied, misused, or exposed to governance failures. The research employs a normative juridical method based on statutory, conceptual, and institutional analysis, supported by official reports and relevant empirical materials. The analysis shows that BP Batam’s port assets enjoy a relatively strong legal foundation because they form part of state property managed under a special regulatory regime. Nevertheless, effective protection depends not only on formal ownership status but also on security supervision, orderly land administration, lawful asset utilization, and timely coordination with other authorities. The article concludes that legal protection will remain incomplete unless regulatory clarity, institutional capacity, and governance accountability are strengthened simultaneously.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR ATAS KESALAHAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Tondo Tundu Iiian Sinaga; Agus Riyanto; Evi Febri Sartika
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3350

Abstract

The Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar, SPB) serves as a preventive oversight instrument for shipping safety, yet in practice SPBs have still been issued to vessels that do not meet seaworthiness requirements, creating accident risks and raising questions about the Harbor Master's legal liability. This study aims to analyze the form of the Harbor Master's legal liability for errors in issuing the SPB under Law No. 17 of 2008 on Shipping. The study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, analyzing primary and secondary legal materials in a qualitative-prescriptive manner. The findings show that Articles 207-209 and Articles 217-219 of Law No. 17 of 2008 require the Harbor Master to conduct a careful inspection before issuing the SPB, while Article 219 paragraphs (3) and (4) affirm that the SPB must be withheld or revoked if a vessel fails to meet seaworthiness requirements; errors in its issuance are also subject to Law No. 30 of 2014 on Government Administration. The study concludes that issuing the SPB without adequate inspection constitutes a procedural irregularity that may give rise to the Harbor Master's legal liability, making adherence to the principles of legality, diligence, and caution essential to ensuring shipping safety. ABSTRAKSurat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan instrumen pengawasan preventif keselamatan pelayaran, namun dalam praktik masih ditemukan penerbitan SPB terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga menimbulkan risiko kecelakaan dan persoalan tanggung jawab hukum Syahbandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan SPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 207-209 dan Pasal 217-219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan Syahbandar melakukan pemeriksaan cermat sebelum menerbitkan SPB, dan Pasal 219 ayat (3) serta (4) menegaskan SPB tidak diberikan atau harus dicabut jika kapal tidak memenuhi kelaiklautan; kesalahan penerbitan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerbitan SPB tanpa pemeriksaan memadai merupakan penyimpangan prosedur yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar, sehingga kepatuhan pada asas legalitas, kecermatan, dan kehati-hatian menjadi unsur penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.
Co-Authors Ayu Nurhayati Oktavia Bahtiar Bahtiar Banar Maejaya Darman Darman Dwi Afni Maileni Evi Febri Sartika Ibrahim Ridwan Hasibuan Indra Sakti Isfandir Hutasoit Rizki Tri Anugrah Bhakti Seftia Azrianti Slamet Pribadi Tondo Tundu Iiian Sinaga